27 Berita.
PKS Nilai Perizinan Berusaha Sektor Migas Membingungkan

PKS Nilai Perizinan Berusaha Sektor Migas Membingungkan

Polhukam Jumat, 27 November 2020 | 18:00

Moeslimchoice. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Pemerintah menyelesaikan kebingungan pel ...
PKS: Tidak Ada Urgensi Meneruskan RUU HIP

PKS: Tidak Ada Urgensi Meneruskan RUU HIP

Polhukam Jumat, 27 November 2020 | 16:00

Moeslimchoice. Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, menegaskan sebaiknya RUU Haluan Ideologi Pancasila ...
PKS: Pemerintah Perlu Segera Isi Anggota DEN

PKS: Pemerintah Perlu Segera Isi Anggota DEN

Polhukam Rabu, 11 November 2020 | 23:40

Moeslimchoice. Komisi VII DPR RI, sejak 10 hingga 12 November mulai melakukan fit and proper test ke ...
PKS: Pemerintah Jangan  Paksakan Proyek PLTSa

PKS: Pemerintah Jangan Paksakan Proyek PLTSa

Selasa, 10 November 2020 | 13:55

Moeslimchoice. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembauran energi baru terbarukan dalam bentuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).  Sebaiknya Pemerintah tida ... Selengkapnya
Terkait UU Ciptaker yang Mengandung Banyak Kesalahan, PKS Minta Pemerintah Terbitkan Perppu
Moeslimchoice | Setelah secara resmi Pemerintah mengakui adanya berbagai kesalahan dalam UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto minta Pemerintah segera menerbitkan Perppu. Keputusan ini dinil ... Selengkapnya
Terkait Smelter, PKS Minta Pemerintah Jangan Lembek dan Didikte Freeport
Moeslimchoice | Wakil Ketua Fraksi PKS , Mulyanto, minta Pemerintah tegas hadapi PT. Freeport Indonesia (PTFI) dalam hal pembangunan smelter. Smelter adalah fasilitas pengolahan sisa bahan tambang untuk mengurai berbagai material yang ada di dalamnya ... Selengkapnya
PKS Geram, Drama Penyelundupan Pasal  46 UU Migas dalam UU Ciptaker Minta Diusut Tuntas
Moeslimchoice | Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto geram dengan  insiden dicantumkannya Pasal 46 UU Migas dalam RUU Cipta Kerja setelah disahkan. Anggota Badan Legislasi DPR RI ini pun meminta kasus tersebut  diusut tuntas.  Menurut M ... Selengkapnya
Soal Vaksin Covid 19, PKS Prihatin dengan Cara Kerja Pemerintah
Moeslimchoice | Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid 19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid 19.  “Mesk ... Selengkapnya
Setahun Pemerintahan Jokowi Periode Kedua, PKS: Ekonomi, Hukum dan Politik Ambyar!
Moeslimchoice | Pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin genap berusia satu tahun.  Sejak dilantik sebagai presiden di periode kedua, Pemerintahan Jokowi banyak mendapat sorotan. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menyebut s ... Selengkapnya
UU Ciptaker Buka Peluang Liberalisasi Industri Pertahanan, PKS: Ini Berbahaya
Moeslimchoice | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan Pemerintah agar berhati-hati terhadap bahaya liberalisasi dalam pengelolaan dan penyertaan modal asing pada industri alat utama sistem pertahanan keamanan sebagaimana diatur dalam ketentuan ... Selengkapnya
Antisipasi Pasal Selendupan, PKS Bentuk Tim Periksa Draf Final UU Cipta Kerja
Moeslimchoice |  Untuk mengantisipasi adanya pasal selundupan dalam UU Cipta Kerja yang baru disahkan, Fraksi PKS DPR RI akan membentuk tim pemeriksa. Tim ini terdiri dari anggota Badan Legislasi (Baleg)  dan tenaga ahli fraksi PKS bidang b ... Selengkapnya
Sudah Meleset Hampir Satu Tahun, PKS Cecar Pemerintah Terkait Perpres Pembentukan BRIN
Moeslimchoice | Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto desak Pemerintah segera terbitkan Perpres pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pemerintah juga diingatkan agar tertib administrasi dan hukum terkait pembentukan lembaga  ... Selengkapnya
PKS Tolak Usul Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha di Sektor Pendidikan di RUU Cipta Kerja
Moeslimchoice |  Pembahasan tentang Perizinan Berusaha di sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja ternyata masih berlanjut. Meskipun sebelumnya Pemerintah menyatakan mencabut 193 butir daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster pendidikan, tetap ... Selengkapnya
Hanya Untungkan Pengusaha, PKS Tolak Program JKP dalam RUU Cipta Kerja
Moeslimchoice | Fraksi PKS menolak kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI. Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut aturan soal JKP ini memang menguntungkan pengusah ... Selengkapnya
Dana Abadi Riset Minim, PKS: Sangat Memalukan dan Merugikan
Moeslimchoice | Anggota Komisi VII DPR,  Mulyanto mendukung Pemerintah meningkatkan anggaran dana abadi riset  Iptek dari Rp 3 triliun menjadi Rp 5 triliun. Mulyanto menilai peningkatan anggaran ini perlu direalisasikan agar riset Iptek dap ... Selengkapnya