Pemprov DKI Jakarta dalam Proses Evaluasi Izin ACT

- Kamis, 7 Juli 2022 | 19:50 WIB
Kepala DPMPTSP, Benni Aguschandra/Foto:Deman.Moeslimchoice
Kepala DPMPTSP, Benni Aguschandra/Foto:Deman.Moeslimchoice

MoeslimChoice. Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, masih melakukan evaluasi izin organisasi non profit, Aksi Cepat Tanggap (ACT). Kenapa baru sekarang, apakah lantaran isu besar merebak adanya keterlibatan pihak-pihak yang terlibat pemberian izin badan tersebut? Saling lempar tanggung jawab dan cuci tangan para pejabat DKI Jakarta pun mewarnai kekisruhan ACT,  bahkan diduga juga ada aliran dana siluman yang masuk tanpa izin.

"Sedang proses evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Benni Aguschandra di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Adapun SKPD yang sedang memproses evaluasi izin ACT, lanjut dia, salah satunya dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Benni tidak mengungkap lebih lanjut kapan hasil evaluasi itu perizinan ACT akan diungkapkan ke publik.

Berdasarkan laman ACT, Yayasan Aksi Cepat Tanggap memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019 yang berlaku sampai dengan 25 Februari 2024.

"Izin diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," tutur Benni.

Menyinggung perizinan yang dikeluarkan oleh PTSP DKI Jakarta yang belum disampaikan ke publik, sebelumnya Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah ada kerjasama dengan pihak ACT dalam penyaluran daging kurban antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan organisasi sosial, Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

"Sekali lagi ACT tidak ada hubungannya dengan Pemprov, kerja sama yang selama ini ACT itu dengan Baznas," kata Wagub Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/7/2022).

Beragam izin telah dimiliki ACT, salah satunya izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan nomor 241/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana.

Izin itu, lanjut ACT, diperbaharui setiap tiga bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tetapi izin yang dikeluarkan Kementerian Sosial itu, telah dicabut pada Selasa (5/7/2022).

Halaman:

Editor: Melati

Terkini

Feby Deru Sukses Peragakan Busana Khas Sumsel

Jumat, 23 September 2022 | 09:30 WIB

Orang Kaya Pencuri Cokelat Itu Kena Batunya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 13:30 WIB

Inilah Jenis Dukun Spesialis Yang Ada Di Masyarakat

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:10 WIB

Sepi Job, Para Dukun Mulai Resah dan Gelisah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:27 WIB

Enam Perempuan Ini Perintis Polisi Wanita Indonesia

Selasa, 9 Agustus 2022 | 16:46 WIB

Ini Besaran Gaji Bharada E dan Irjen Ferdy Sambo

Selasa, 9 Agustus 2022 | 16:15 WIB

Begini Cara Masuk Anggota Polri Berikut Syaratnya

Selasa, 9 Agustus 2022 | 15:55 WIB
X