Komisi E Minta DPRD dan Pemprov DKI Tinjau Ulang Hibah Dana untuk PWNU dan PW Muhammadiyah

BERITA  SELASA, 22 NOVEMBER 2022 | 18:45 WIB | Deman

Komisi E Minta DPRD dan Pemprov DKI Tinjau Ulang Hibah Dana untuk PWNU dan PW Muhammadiyah

foto/net

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra, meminta DPRD dan Pemprov DKI Jakarta, untuk meninjau ulang usulan hibah dana untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta.

Ia juga menyebut, besaran yang direncanakan saat ini, masih jauh dari prinsip proporsionalitas.

"Kemarin di draft RAPBD 2023 Pemprov DKI mengalokasikan sebesar 4 Miliar untuk PWNU dan 3,2 Miliar untuk PW Muhammadiyah. Kami telah dorong kenaikan di Komisi E menjadi 5 Miliar untuk PWNU dan 4 Miliar untuk PW Muhammadiyah. Saya merasa besaran tersebut masih belum cukup adil untuk kedua organisasi yang punya sejarah panjang dan punya kontribusi nyata terhadap kehidupan umat ini," kata Anggara Wicitra dalam keterangannya, Selasa (22/11/2022).

Anggara mengatakan, dirinya akan mendorong kenaikan hibah kedua organisasi keagamaan tersebut pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta terkait RAPBD 2023.

"Di Banggar masih bisa berubah, maka saya dan teman-teman akan dorong penambahan angkanya. Kita harus proporsional dalam pemberian hibah ini, contohnya jika kita bandingkan organisasi keagamaan lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, rencananya dapat hibah 15,7 Miliar. Jauh sekali dengan angka NU dan Muhammadiyah," tuturnya.

Legislator Kebon Sirih ini, juga meminta Pemprov DKI agar dapat mengedepankan keadilan dalam alokasi hibah ini.

"Intinya kan Pemerintah tidak berpihak pada kelompok manapun, kita harus adil dan proporsional," tandasnya.

"Hibah kan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jika kita mampu beri 15,7 Miliar pada MUI, kita beri juga ke NU dan Muhammadiyah proporsional. Proporsional tak harus sama, tapi jangan timpang seperti ini," pungkas Anggara menambahkan. [mt]


Komentar Pembaca