Lagi, Majelis Hakim Tolak Eksepsi AKBP Arif Rachman Terdakwa Obstruction Of Justice

Hukum  SELASA, 08 NOVEMBER 2022 | 13:35 WIB

Lagi, Majelis Hakim Tolak Eksepsi AKBP Arif Rachman Terdakwa Obstruction Of Justice

foto/net

Pada Persidangan hari ini, Selasa (8/11/2022), yang menghadirkan AKBP Arif Rachman Arifin, selaku terdakwa perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Majelis hakim yang diketuai Ahmad Suhel, menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa AKBP Arif Rachman Arifin. Majelis Hakim menilai eksepsi Arif Rachman melalui tim penasihat hukumnya sudah memasuki materi pokok perkara. 

"Menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Arif Rachman Arifin untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim, Ahmad Suhel, saat membacakan putusan sela pada persidangan di PN Jaksel, Selasa (8/11/2022). 

Oleh karena itu, majelis hakim akan meneruskan persidangan terhadap salah satu mantan anak buah Ferdy Sambo di Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri itu. Persidangan akan dilanjutkan pekan depan. 

Merujuk Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan saksi-saksi untuk perkara AKBP Arif Rachman. 

"Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi pada persidangan yang akan datang," tambah Hakim Ahmad Suhel. 

JPU mendakwa AKBP Arif Rachman Arifin, selaku wakil kepala Detasemen B Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divpropam Polri, telah merusak barang bukti kematian Brigadir J. 

Perwira menengah Polri itu, dianggap telah menghapus rekaman dari kamera televisi sirkuit tertutup (CCTV) yang berisi video saat-saat akhir sebelum Brigadir J dibunuh di rumah Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022. 

Atas dasar perintah dari Ferdy Sambo melalui Hendra Kurniawan, selaku kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Divpropam Polri, Arif mematahkan laptop yang berisi rekaman CCTV tersebut. 

JPU pun menjerat Arif Rachman dengan Pasal 49 Juncto Pasal 33 dan Pasal 48 Juncto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 233 KUHP dan Pasal 221 Ayat 1 ke-2 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. [mt]


Komentar Pembaca