Jangan-jangan, Anies Tak Sempat Jadi Capres 2024

POLKAM  SELASA, 04 OKTOBER 2022 | 11:00 WIB

Jangan-jangan, Anies Tak Sempat Jadi Capres 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas membantah pihaknya berusaha menjegal Anies Baswedan jadi Calon Presiden (Capres) 2024. Namun, penyelidikan dugaan penyelewenang uang negara untuk Formula E 2022 dilakukan intensif, bahkan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu terungkap dari pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang mengaku bahwa pihaknya telah menemui BPK untuk membahas kerugian negara itu.

"Betul kami sudah berkoordinasi dengan BPK Jumat lalu. Substansi apa yang kami bicarakan, tentu bukan untuk konsumsi media," ujar Alex kemarin di Gedung KPK.

Namun ia menegaskan bahwa bagi KPK, prinsip dalam penghitungan kerugian negara itu ketika kasus sudah naik ke tahap penyidikan. Begitu SOP di BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

Ditanya tanggapannya KPK dirumorkan akan menjegal pencapresan Anies, Alex menegaskan bahwa dirinya sudah 20 tahun menjadi auditor, dan ia sangat memahami prosedur pemeriksaan dugaan korupsi.

Menurut Alex, dalam hal ini, KPK hanya bicara tentang hukum dalam menangani suatu laporan/perkara alias tidak terpengaruh isu politisasi atau kriminalisasi sebagaimana rumor yang sedang berkembang.

Penghitungan kerugian negara, tegasnya, tidak mempertimbangkan mens rea atau niat jahat. Auditor tidak menyimpulkan siapa pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban melainkan hanya sebatas mengungkap fakta.

Ia merinci, "Yang bertugas menentukan apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana administratif atau perdata itu domain penyidik, penuntut umum. BPK hanya menghitung kerugian negara dalam kasus apa pun."

Alex mengatakan, penyelidikan Formula E sudah berkembang. Karena itu pihaknya akan menyampaikan hasil penyelidikan kepada masyarakat luas, agar tidak ada lagi kecurigaan.

"Supaya apa? supaya masyarakat tidak lagi curiga seolah-olah kami mengkriminalisasi seseorang," tandasnya.

Kembali ditegaskan, Alex bahwa KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan, KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih penyelidikan.

Beberapa hari belakangan masyarakat berspekulasi, KPK sengaja akan menjegal pencapresan Anies. Spekulasi ini berawal dari laporan Tempo yang menyebut, Ketua KPK Firli Bahuri disinyalir menekan satuan tugas (satgas) penyelidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan.

Terdapat keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Pertimbangan penetapan tersangka itu bermodal pendapat ahli hukum yang menilai kasus Formula E merupakan pelanggaran tindak pidana korupsi.

"Firli meminta agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikannya sebagai calon presiden," ujar sumber dari unsur penegak hukum dikutip dari Tempo.

Dalam gelar perkara atau ekspose yang digelar Rabu, 28 September 2022, Firli yang memimpin forum berusaha meyakinkan para peserta ekspose baik satgas penyelidik, tim penyidik, maupun tim penuntut.

Firli disebut turut mengingatkan bahwa KPK mempunyai kewenangan menghentikan penyidikan (SP3) sebagaimana Pasal 40 UU KPK ketika tim penyidik nantinya tidak menemukan cukup bukti.

Sumber dari penegak hukum dimaksud mengatakan usulan Firli tersebut disetujui pimpinan KPK lain yakni Alexander Marwata dan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto.

Ekspose itu diakhiri dengan beberapa catatan, satu di antaranya KPK akan meminta BPK mengaudit kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Firli disebut-sebut melobi langsung Ketua BPK.[ros]


Komentar Pembaca