Ini Kriteria Figur Ideal Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta Menurut Pakar Otonomi Daerah

BERITA  KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022 | 21:00 WIB | Deman

Ini Kriteria Figur Ideal Sosok Pj Gubernur DKI Jakarta Menurut Pakar Otonomi Daerah

foto: Deman.Moeslimchoice

Usulan yang disampaikan DPRD Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu, menyangkut para calon pengganti Gubernur Anies Baswedan, merupakan keputusan dari rapat yang dilakukan para anggota yang terlibat dalam Bamus (Badan Musyawarah) yang dibentuk oleh Ketua DPRD DKI.

Ketiganya, yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Atas usulan tersebut, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, yang meyakini bahwa Presiden Jokowi akan menunjuk salah satu dari tiga nama yang diajukan ke Kemendagri saat itu.

"Jadi ketiga nama tersebut muncul karena track record-nya," kata Zita melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/9/2022).

Pakar Otonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan menjelaskan, kriteria figur ideal untuk sosok Pj Gubernur DKI, antara lain memiliki integritas, tidak tersangkut hukum, netral atau tidak terafiliasi partai politik, serta bebas dari perbuatan tercela.

Djohan juga menyampaikan, sosok Pj Gubernur harus memiliki jam terbang tinggi pada birokrasi di tingkat pusat maupun daerah dengan bukti riwayat jabatan.

Selanjutnya, memiliki kemampuan lengkap pada manajemen, menguasai perkara teknis sektoral, paham situasi kultural Jakarta dan mempunyai kepekaan politik (sense of politics) serta dekat dengan tokoh masyarakat, pers dan pejabat pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, yang juga mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono mengungkapkan, kriteria untuk PJ Gubernur DKI Jakarta harus memiliki "Model Kutub" Pj Gubernur DKI Jakarta.

Soni membeberkan, Pj Gubernur DKI harus mampu dan memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta agenda prioritas Presiden untuk pembangunan DKI Jakarta.

Kemudian, memastikan kemampuan spesifik membangun komunitas interaktif dengan DPRD, Forkopimda, FKUB dan tokoh agama/tokoh masyarakat (Betawi).

"Tidak boleh ada kegaduhan dan harus menjaga netralitas birokrasi. Eksternal komunikasi dengan semua partai politik bahkan dengan DPRD, Forkompinda itu adalah kemampuan yang tidak mudah," ujar Soni.

Tak hanya itu, Pj Gubernur DKI Jakarta juga perlu memiliki kompetensi administratif, teknis, pengelolaan serta mengenal karakteristik wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat di DKI Jakarta.

"Diperlukan manajemen interaktif, bagaimana menggunakan sepuluh jari dan dua tangan merangkul semua perbedaan dalam persamaan," kata Soni. [mt]

 


Komentar Pembaca
Suporter Asal Meksiko Menjadi Mualaf

Suporter Asal Meksiko Menjadi Mualaf

Rabu, 30 November 2022 | 18:10

Lebih Memilih Al-quran Daripada Hp

Lebih Memilih Al-quran Daripada Hp

Selasa, 29 November 2022 | 18:55