Yang Pernah Beli Jabatan, Siap-siap Hadapi KPK

Hukum  KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022 | 12:00 WIB

Yang Pernah Beli Jabatan, Siap-siap Hadapi KPK

Praktik jual beli jabatan di berbagai tingkatan di pemerintahan sudah menjadi "tradisi" dan sempat dianggap sebagai hal yang sangat wajar. Karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengikis habis praktik ini, dengan mendalami kasus-kasus juali beli jabatan.

Salah satu yang kini tengah didalami KPK adalah kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, dengan salah satu tersangka adalah Bupati non Aktif Mukti Agung Wibowo.

Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fiktri, Kamis (29/9/2022), mengatakan bahwa pihaknya mendalami kabar bantuan dari Mukti Agung Wibowo yang mempertemukan wiraswasta Sigid Haryo Wibisono dengan Anggota DPR RI.
 
Menurut Ali, KPK terus kembangkan data yang ada pada proses penyidikan tersebut. Akan didalami alasan Mukti membantu Sigid untuk bertemu anggota DPR yang hingga saat ini belum disebutkan namanya.

Ditegaskan Ali Fikri, semua bukti yang ditemukan dipastikan dikembangkan. Semua informasi yang KPK terima pasti ditindaklajuti. KPK menduga Mukti Agung Wibowo membantu Sigid Haryo Wibisono bertemu dengan anggota DPR. Pertemuan diduga untuk membahas anggaran proyek dengan anggota DPR itu.
 
Menurutnya, informasi itu diperoleh dari pemeriksaan Sigid pada Selasa (27/9/2022). Mukti Agung Wibowo) untuk dipertemukan dengan anggota DPR terkait permintaan dana dari pusat untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pemalang.

Ali juga enggan memerinci proyek dan total yang mau dibahas. Alasannya untuk menjaga kerahasiaan proses penyidikan.
 
KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang pada 2021-2022. Yakni, Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW); Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM); Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).
 
Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[ros]


Komentar Pembaca