Resmi, Presiden Jokowi Hentikan Pembangunan PLTU

POLKAM  RABU, 28 SEPTEMBER 2022 | 14:03 WIB

Resmi, Presiden Jokowi Hentikan Pembangunan PLTU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Noor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Dalam siaran persnya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana, yang diterima Rabu (28/9/2022), mengungkapkan bahwa perpres ini mengatur pelarangan pembangunan PLTU baru.

Namun Dadan memastikan, terbitnya Perpres ini tidak akan mengganggu operasional pembangkit-pembangkit yang sudah ada. Ia juga menekankan kebijakan ini menandai dimulainya era pembangunan pembangkit listrik rendah emisi dan ramah lingkungan.

"Dengan teknologi yang kita pahami saat ini, PLTU yang menggunakan batubara merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan emisi, maka kita stop untuk pembangunan pembangkit baru, namun perekonomian tidak boleh terganggu dengan upaya-upaya ini," ungkap Dadan.

Ia memastikan pembangunan pembangkit tenaga listrik untuk saat ini dan masa yang akan datang akan mengarah kepada industri hijau, yang diyakini akan berimbas positif pada perekonomian nasional.

Dadan menjelaskan, berdasarkan Perpres ini telah diatur bahwa pembangunan pembangkit listrik akan dilakukan secara selektif dan pembangunan pembangkit yang bersumber pada EBT ditargetkan berjalan beriringan.

Meski begitu, transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan ini akan menempuh banyak tantangan. Pasalnya, dalam perpres ini disebutkan bahwa pengembangan PLTU baru akan dilarang, kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya perpres ini, atau bagi PLTU yang memenuhi salah satu dari tiga ketentuan.

Pertama, PLTU yang terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam proyek strategis nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan atau pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, PLTU yang berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35 persen dalam jangka waktu 1O tahun sejak beroperasi melalui pengembangan teknologi, carbon offset dan/atau bauran energi terbarukan. Dan yang tiga, beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.

“Penghentian dan pembangunan PLTU secara selektif merupakan salah satu program untuk memenuhi komitmen penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen di tahun 2030, anet zero emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat,” tuturnya dilansir dari VOA hari ini.

Sementara itu, peneliti kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Adila Isfandiari mengapresiasi adanya perpres ini sebagai langkah untuk mendorong pengembangan energi terbarukan. Namun, ia menyayangkan, ada beberapa hal dalam perpres ini yang belum maksimal untuk mendorong adanya transisi menuju energi hijau.

“Salah satunya pada pasal 3 yang membahas pelarangan pengembangan PLTU baru yang masih memuat banyak pengecualian, termasuk untuk PLTU yang sudah masuk dalam RUPTL. Dan itu banyak sekali, 13.8 GW atau setara dengan 40 persen dari jumlah PLTU existing,” kata Adila kepada VOA. RUPTL adalah rencana Usaha penyediaan tenaga listrik.

Menurutnya, di tengah kondisi PLN yang oversupply, sikap pemerintah yang masih memperbolehkan kelanjutan pembangunan PLTU yang terdapat di RUPTL sebelumnya akan semakin mempersempit ruang EBT untuk berkembang.

“Selain itu, penambahan PLTU baru ini juga tidak sesuai dengan rekomendasi IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, red) yang mengharuskan penutupan PLTU 80 persen di tahun 2030 mendatang agar sejalan dengan target 1.5 derajat Celcius,” pungkasnya. [ros]


Komentar Pembaca
Suporter Asal Meksiko Menjadi Mualaf

Suporter Asal Meksiko Menjadi Mualaf

Rabu, 30 November 2022 | 18:10

Lebih Memilih Al-quran Daripada Hp

Lebih Memilih Al-quran Daripada Hp

Selasa, 29 November 2022 | 18:55