Pengerjaan Proyek Pemeliharaan Gedung Walkot Jaktim Dianggap Salahi Aturan, Pengamat: Lakukan Peneguran

BERITA  SELASA, 27 SEPTEMBER 2022 | 19:00 WIB | Deman

 Pengerjaan Proyek Pemeliharaan Gedung Walkot Jaktim Dianggap Salahi Aturan, Pengamat: Lakukan Peneguran

Perngerjaan Proyek Pemeliharaan Rutin dan Berkala, Gedung Kantor Tahun Anggaran 2022/ dmn

Proyek Pemeliharaan Rutin dan Berkala, Gedung Kantor Tahun Anggaran 2022, dengan anggaran sebesar Rp. 3.674.890.000, dari hasil lelang yang dilakukan Pemprov. DKI Jakarta, dimenangkan oleh CV Tritunggal Sejahtera.

Dan saat ini, proyek tersebut tengah dalam proses pengerjaan dengan jenjang waktu selama 120 hari kerja. Proyek yang sedang dalam pengerjaan tersebut adalah Kantor Wali Kota Jakarta Timur, tepatnya Gedung Blok B1. 

Pekerjaan tahap awal adalah pembongkaran plafond sepanjang lingkar Gedung Blok B1, dan pembongkaran lantai selasar berikut ubin, dimana ubin yang sebelumnya miring alias tidak sejajar dengan ubin yang lain, karenanya terpaksa harus dibongkar sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) proyek.

Yang sangat mengganggu dalam pelaksanaan proyek tersebut, adalah proses pembongkaran lantai selasar dengan lapisan beton yang sangat tebal, sehingga harus mempergunakan peralatan penghancur beton (Hammer), kebisingan dan getaran akibat peralatan yang digunakan pun membuat para karyawan dan awak media, yang bertugas merasa terganggu, begitu juga dengan pemasangan rangka plafon.

Ketika dikonfirmasi, perihal kegiatan proyek yang dinilai melanggar dari aturan yang termuat pada Rencana Anggaran Biaya (RAB), oleh Kabag. Umum dan Protokol Wali Kota Jakarta Timur, Raden Anton Widodo mengatakan, bahwa pihak tidak mengetahui adanya gangguan yang dilakukan pekerja proyek tersebut.

"Nanti saya tanyakan pelaksananya, yang jelas mereka hanya mengejar target untuk penyelesaian proyek itu," ungkap Anton Widodo, Senin (26/9/2022).

Banyak kesalahan yang dilakukan saat melakukan pekerjaan pembongkaran, maupun pemasangan kerangka plafond, tidak adanya pengaman yang seharusnya tertutup pada lokasi pembongkaran, begitu juga bedeng yang terbuat, serta lampu penerangan. Hal tersebut tidak terkontrol oleh pengawas proyek.

Hal ini mendapat tanggapan dari salah satu pengamat kebijakan dari Ketua LP2AD (Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah), Viktor Irianto, NP. Menurutnya, seharusnya pemenang tender tersebut mematuhi rambu-rambu yang termuat pada perjanjian kontrak, yang mereka tandatangani dan setujui. Jika hal tersebut merupakan kelalaian yang dilakukan dengan sengaja, pihak BPPBJ seharusnya memberikan sanksi.

"Itu tidak benar, masa mereka tidak tahu aturan lelang, atau ada unsur pengurangan dari anggaran yang telah ditetapkan. BPPBJ seharusnya jangan diam, segera lakukan peneguran," Kata Viktor. [mt] 

 


Komentar Pembaca