MUI Tetapkan Fatwa Pelunasan Utang Sebelum Jatuh Tempo

Ekonomi Syariah  SENIN, 26 SEPTEMBER 2022 | 09:00 WIB

MUI Tetapkan Fatwa Pelunasan Utang Sebelum Jatuh Tempo

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa terbaru, terkait pelunasan dan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Penetapan ini dilakukan pada Workshop Pra Ijtima Sanawi Ketujuh di Jakarta.

Sekretaris Bidang Perbankan Syariah DSN MUI, Dr. KH Muhammad Maksum mengatakan, fatwa sebelumnya Nomor 22 Tahun 2002 menyebutkan bahwa hak memberikan potongan pelunasan bagi nasabah yang melakukan pelunasan dalam murabahah dipercepat bersifat kerelaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

‘’Dasar pertimbangannya adalah melepaskan hak LKS (isqat al-haq). Adapun dalam fatwa yang baru ini LKS diwajibkan untuk menentukan harga pada saat dilakukan pelunasan dipercepat tersebut,’’ ujarnya dilansir dari laman MUI Digital, Senin (26/9/2022).

Kiai Maksum menambahkan, dalam bahasa praktik, potongan pelunasan tersebut bersifat mengikat bagi LKS. Artinya, LKS tidak berhak menerima harga dari waktu yang belum dilalui. Hal inilah yang dapat membedakan antara fatwa ini dengan fatwa sebelumnya.

Kiai Maksum memberikan contoh pembiayaan murabahah untuk pembiayaan mobil dengan menggunakan skema keuntungan secara proporsional. Misalnya sebuah mobil memiliki harga 100 juta rupiah.

Kemudian, mobil tersebut dibayar selama satu tahun dengan margin keuntungan 12 juta rupiah. Sehingga total yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah 112 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun.

‘’Ketika nasabah melunasi dibulan keenam, maka yang 6 juta sebagai akibat dari harga 6 bulan yang akan datang tidak dibayarkan, karena itu merupakan harga ketika dilunasi di bulan ke enam,’’ jelasnya.

Kiai Maksum menegaskan bahwa sisa pembiayaan dari bulan ketujuh sampai bulan kedua belas tidak boleh ditagih. Menurutnya, skema proporsional ini merupakan contoh untuk mempermudah karena dalam praktiknya dikenal juga sebagai praktik anuitas.

‘’Karena itu, penentuan berapa yang harus dibayar nasabah dalam pelunasan dipercepat perlu disusun suatu model tertentu untuk menghindari perselisihan antara LKS dan nasabah. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan menyusun formula tersebut sebagai rujukan,’’ pungkasnya.[ros]


Komentar Pembaca
Suporter Asal Meksiko Menjadi Mualaf

Suporter Asal Meksiko Menjadi Mualaf

Rabu, 30 November 2022 | 18:10

Lebih Memilih Al-quran Daripada Hp

Lebih Memilih Al-quran Daripada Hp

Selasa, 29 November 2022 | 18:55

PC Sering Pergi dengan Brigadir J, Sambo Selalu Pulang Malam
Makkah dan Madinah akan Diguyur Hujan Deras pada Selasa-Rabu

Makkah dan Madinah akan Diguyur Hujan Deras pada Selasa-Rabu

Kabar Tanah SuciMinggu, 27 November 2022 | 19:43

Anne Ratna Mustika Sebut Dedi Mulyadi Masih Punya Hutang Miliaran
Lho... Komaruddin Tidak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Mat

Lho... Komaruddin Tidak Ingin Ferdy Sambo Dihukum Mat

HukumMinggu, 27 November 2022 | 12:05

 Mauna Loa, Gunung Api Terbesar di Dunia Meletus

Mauna Loa, Gunung Api Terbesar di Dunia Meletus

InternasionalKamis, 01 Desember 2022 | 12:50

Menguatkan Dua Sisi Iman

Menguatkan Dua Sisi Iman

KajianJumat, 02 Desember 2022 | 19:00

OJK: Jaminan Kesejahteraan Masyarakat di Perbankan Syariah Lebih Baik

OJK: Jaminan Kesejahteraan Masyarakat di Perbankan Syariah Lebih Baik

Ekonomi SyariahJumat, 02 Desember 2022 | 18:30

Ditolak RS Inggris, Bocah Muslim Meninggal 10 Hari Kemudian

Ditolak RS Inggris, Bocah Muslim Meninggal 10 Hari Kemudian

InternasionalJumat, 02 Desember 2022 | 18:00

Innalillahi..Mantan Menteri ATR Meninggal di Basement Hotel Bidakara
Laksamana Yudo: 1991 Saya Sudah Bersatu dan Solid dengan Polri