MUI Haruskan Semua UUS Jadi Bank Umum Syariah

Ekonomi Syariah  MINGGU, 25 SEPTEMBER 2022 | 09:30 WIB

MUI Haruskan Semua UUS Jadi Bank Umum Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan, Unit Usaha Syariah (UUS) semua bank konvensional wajib melakukan spin off. Setelah 13 tahun menikmati relaksasi, spin off merupakan keharusan yaitu pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Keputusan itu diambil dalam Workshop pra Ijtima Sanawi Ketujuh DSN MUI. Pra Ijtima Sanawi merupakan agenda rutin penting DSN MUI selain Rapat Pleno dan Ijtima Sanawi. Kegiatan Pra Ijtima Sanawi menjadi ruang sosialisasi Fatwa Ekonomi Syariah yang telah ditetapkan DSN MUI pada saat Rapat Pleno. Sementara Ijtima Sanawi merupakan kegitan satu hari sebagai seremonial pasca Pra Ijtima yang panjang.

Wakil Ketua BPH DSN MUI Adiwarman Karim menyampaikan bahwa Pra Ijtima Sanawi DSN MUI menyepakati spin off adalah sebuah kewajiban. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah juga memberikan tenggat waktu spin off sampai Juni 2023.

Ada tiga cara spin off yang bisa dilakukan UUS untuk menjadi BUS. Pertama, Perbankan Induk membangun bank baru untuk dijadikan BUS. Kedua, Perbankan Induk membeli (mengakuisisi) saham sebuah BUS. Ketiga, Perbankan Induk menjual saham UUS yang dimilikinya kepada sebuah BUS.

Adiwarman mengatakan, keberadaan UUS di Indonesia sejak lama menimbulkan pertanyaan dari ulama Malaysia, Yaman, maupun Yordania. Beberapa ulama di Indonesia juga ada yang mengharamkan adanya UUS karena merasa masih tercampur dengan Induknya yaitu Bank Konvensional.

“Dalam beberapa kajian yang disampaikan ulama di Indonesia ada dua kesimpulan, pertama UUS ini hukumnya haram, kalau dibolehkan maka itu hanya bersifat tarjit (tahapan), kemudian setelah itu berdiri sendiri, ” ujarnya dilansir dari laman MUIDigital, Minggu (24/9/2022).

“Ada beberapa hal dalam UUS yang ditoleransi kesyariahannya karena tarjit itu, ini sebuah tahapan untuk bisa mandiri (menjadi BUS), ” imbuhnya.

Dia menyampaikan, toleransi karena tarjit itu ada batasnya. Kalau dihitung berdasarkan UU Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah, maka toleransi itu sudah berjalan 13 tahun. Jika dihitung berdasarkan Bank Syariah pertama ada di Indonesia, maka sudah 25 tahun. Maka toleransi tersebut harus dibatasi dengan spin off pada Juni 2023 sesuai UU Perbankan Syariah.

UUS, kata dia, memiliki 21 keistimewaan khusus. Kecukupan modal pada UUS di Indonesia dihitung berdasarkan modal induknya. Padahal, di luar negeri, seperti di Malaysia, berdasarkan modal UUS-nya. Demikian pula yang terjadi pada Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) UUS di Indonesia.

“21 keistimewaan yang dinikmati oleh UUS selama 21 tahun ini, menurut ilmu fiqh berupa tarjit itu tahapannya sudah selesai, sudah tidak bisa terlalu lama, dan tidak bisa terus menerus ditoleransi, ” tegasnya.

Dia berharap, Pemerintah maupun DPR dan stakeholder terkait tidak menunda spin off yang dijadwalkan maksimal Juni 2023 seperti tertera dalam UU Perbankan Syariah.

“Bulan Juni 2023 adalah batas terakhir spin off seluruh perbankan syariah yang ada dan juga kita harapkan di asuransi syariah dan lainnya, ” pungkasnya.

Hal senada dikatakan Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahuddin Al-Aiyub, di mana ia menyebutkan bahwa UUS Bank Konvensional rata-rata sudah menerima relaksasi syariah selama 13 tahun. Relaksasi syariah adalah keringanan yang diberikan kepada UUS dalam tahap spin off menjadi BUS sehingga bisa secara penuh menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah.

Relaksasasi syariah atau penundaan spin off ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus mengingat industri perbankan syariah di Indonesia yang semakin berkembang. Spin off sendiri memiliki tiga jenis yaitu pendirian Bank Umum Syariah Baru, pembelian Bank Umum Syariah yang sudah ada, maupun Penjualan UUS kepada BUS yang sudah ada.

“Setelah persiapan 13 tahun, MUI menilai industri keuangan syariah di Indonesia sudah kuat untuk menjalankan kewajiban spin off tersebut, sehingga aturan mengenai kewajiban spin off tersebut masih berlaku,” ungkapnya.

“Kondisi relaksasi tersebut tidak bisa diteruskan terus menerus, kita masih berpegang bahwa spin off itu suatu kewajiban yang akan membawa kemaslahatan yang lebih besar untuk industri keuangan syariah,“ imbuhnya.

Selain aspek syariah yang sudah sepatutnya dilaksanakan optimal, Kiai Aiyub menilai, spin off UUS juga akan memberikan manfaat yang besar. Kewajiban spin off sudah melalui proses pembahasan yang mendalam termasuk pertimbangan ekonomi ke depan. Spin off juga akan membawa industri perbankan syariah semakin berkembang.

Spin off, lanjut Kiai Aiyub, juga membawa dampak baik bagi UUS sendiri. Ketika skalanya dan statusnya masih UUS, maka dana yang dikelola hanya berjumlah kecil karena terkait aturan penambahan modal. Spin off membawa bisnis tersebut ke tahap berikutnya karena modal semakin besar.

“Itu akan memacu besaran dari aset-aset yang ada di lembaga keuangan syariah yang sudah spin off tersebut,” tuturnya.

Meski begitu, kiai Aiyub mengungkapkan bahwa masih ada beberapa pelaku usaha yang belum siap untuk melakukan spin off. Tetapi, kiai Ayyub menerangkan bahwa kewajiban spin off itu adalah hukum asal.

“Bagi kami, kewajihan spin off itu hukum asal. Kalau ada permasalahan baru itu jangan sampai menghapus hukum asalnya tersebut,” tandasnya.[ros]


Komentar Pembaca