Hakim Agung Sudarjad Dimyati Tersangka; Hasil OTT

POLKAM  JUMAT, 23 SEPTEMBER 2022 | 03:30 WIB

Hakim Agung Sudarjad Dimyati Tersangka; Hasil OTT

Mengejutkan. Dalam konferensi pers dini hari ini, Jumat (23/9/2022), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Mahkamah Agung (MA). Salah satu tersangkanya adalah Hakim Agung SD alias Sudrajad Dimyati.
 
SD sendiri tidak dihadirkan dalam konferensi pers dini hari ini. Karena SD tidak terjaring dalam OTT. Tapi menurut Ketua KPK, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup, kemudian KPK menaikkan status kasus ini ke penyidik dan KPK menetapkan 10 tersangka.

Ketua KPK, yang mantan Kapolda Sumatera Selatan, meminta SD yang belum ditangkap agar kooperatif, untuk memenuhui panggilan KPK.

Dirinci Firli, Hakim Agung SD ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya. Mereka, yakni Hakim Yudisial MA, Elly Tri Pangestu (ETP); PNS MA, Desy Yustria (DY); PNS MA, Muhajir Habibie (MH); PNS MA, Redi (RD); PNS MA, Albasri (AB); pengacara Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES); serta pihak swasta Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Sejumlah pihak ditangkap KPK dalam operasi senyap itu. Mereka ditangkap saat diduga melakukan suap untuk mengurus perkara.
 
"Diduga sedang melakukan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di MA," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 September 2022.

Sejumlah uang asing ditemukan dalam penangkapan itu. Total uangnya segera dibeberkan ke publik.
 
Sebagai pemberi, HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sedangkan penerima suap, SD, DS, ETP, MH, RD, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[ros]


Komentar Pembaca