Kasus Tempat Jin Buang Anak

Malam-malam, Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Tahanan

Hukum  SELASA, 13 SEPTEMBER 2022 | 10:36 WIB

Malam-malam, Edy Mulyadi Dikeluarkan dari Tahanan

Begitu divonis 7 bulan 15 hari atas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/9/2022) tadi malam, Edy Mulyadi telah dibebaskan dari penjara. Padahal Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat  mengajukan banding atas vonis itu.

Kemarin, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memutuskan Edy terbukti menyebarkan berita tidak pasti yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat melalui pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak'. Karenanya terdakwa divonis 7 bulan 15 hari penjara.

Vonis tersebut jauh lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang menuntut Edy Mulyadi dengan pidana penjara 4 tahun.

Atas vonis tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting melalui pesan tertulis, Selasa (13/9/2022), mengatakan pihaknya langsung mengajukan banding.

"Langsung mengajukan banding terhadap putusan tersebut dengan Akte Permintaan Banding Nomor: 41/AKTA.PID/2022/PN.JKT.PST tanggal 12 September 2022," katanya.

Menurut Bani, pihaknya telah mengeluarkan Edy dari tahanan tadi malam sebagai tindak lanjut atas perintah Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang meminta Edy dikeluarkan dari tahanan.

"Penuntut umum menghormati putusan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Edy Mulyadi bersalah," tutur Bani.

Saat pembacaan vonis, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat memerintahkan Edy Mulyadi dikeluarkan dari penjara, meskipun menjatuhkan vonis tujuh bulan 15 hari.

Hakim menuturkan Edy telah menjalani masa pidana sebagaimana vonis tersebut terhitung sejak yang bersangkutan diproses hukum.

Edy terbukti menyebarkan berita tidak pasti yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat melalui pernyataan 'Kalimantan tempat jin buang anak'.

Pernyataan kontroversial Edy disampaikan saat konferensi pers KPAU (LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat). Ia disebut melanggar Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal dua tahun.[ros]


Komentar Pembaca