Wakil Presiden Dorong Percepatan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

POLKAM  SABTU, 03 SEPTEMBER 2022 | 21:00 WIB

Wakil Presiden Dorong Percepatan Pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

foto/net


Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang diinisiasi oleh DPR sejak 2004 sampai saat ini belum juga disahkan. 

Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres), Masduki Baidlowi, dikutip dari laman resmi website Kominfo menyampaikan bahwa Wapres KH Ma'ruf Amin mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Selain itu, Wapres juga mengapresiasi dua hal.

"Pertama, Wapres secara substansi menyetujui, artinya kalau ada yang menyoal bahwa RUU itu akan menabrak nilai kegotongroyongan dan kekeluargaan, menurut Wapres justru dengan undang-undang ini nilai-nilai tersebut diperkuat," ujar Masduki Baidlowi saat memberikan keterangan pers, seusai mendampingi Wakil Presiden (Wapres), KH Ma'ruf Amin, menerima Koalisi Sipil untuk UU PPRT di Kediaman Resmi Wapres, Rabu (31/8/2022).

Lebih lanjut Masduki mengatakan, bahwa Wapres memandang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ini menjadi penting untuk dibahas, karena terkait dengan jaminan hukum pekerja domestik di luar negeri yang seharusnya telah memiliki perlindungan hukum di dalam negeri. 

"Kedua, kalau pekerja kita yang ada di luar negeri mau kita persoalkan karena dilanggar hak-haknya, maka kita harus punya Undang-undang ini," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward, Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi penting untuk segera disahkan karena menyangkut hak-hak dasar, baik bagi pekerja dan pemberi kerja. 

"Perlindungan hukum hanya menyangkut dua hal, yang pertama ada hak dasar yang dipenuhi. Kedua, bahwa hak dasar telah diberikan, ada kewajiban yang harus ditunaikan demikian juga dari sisi pemberi kerja," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani. Menurutnya, bahwa sudah saatnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan untuk melindungi hak dan kewajiban para pekerja, pemberi kerja, dan penyalur.

"Kita sudah menunggu 20 tahun. Saatnya RUU PPRT disahkan untuk melindungi hak dan kewajiban para pekerja, pemberi pekerja, dan penyalur," ujarnya sebagaimana postingan pada Instagram @kantorstafpresidenri pada Jumat (2/9/2022).

Ia mengatakan, bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan pembentukan RUU PPRT yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden, dan disahkan pada bulan Juli. Usai disahkan, satgas yang beranggotakan perwakilan dari 8 Kementerian/Lembaga langsung bekerja untuk mengidentifikasi berbagai persoalan terkait perkembangan pembahasan RUU PPRT dengan Badan Legislasi DPR RI. [mt]

 

 


Komentar Pembaca
Dokter Richard Lee Sebut Skincare Pakai Micin Aman, Asal...

Dokter Richard Lee Sebut Skincare Pakai Micin Aman, Asal...

KesehatanKamis, 24 November 2022 | 09:10

Ria Ricis Buat Moana Tertawa Terbahak-bahak Dikritik, Kenapa?

Ria Ricis Buat Moana Tertawa Terbahak-bahak Dikritik, Kenapa?

IslamtainmentKamis, 24 November 2022 | 06:40

Makkah Hujan, Sekolah dan Universitas Diliburkan

Makkah Hujan, Sekolah dan Universitas Diliburkan

Kabar Tanah SuciKamis, 24 November 2022 | 13:40

Anne Ratna Mustika Sebut Dedi Mulyadi Masih Punya Hutang Miliaran
Makkah dan Madinah akan Diguyur Hujan Deras pada Selasa-Rabu

Makkah dan Madinah akan Diguyur Hujan Deras pada Selasa-Rabu

Kabar Tanah SuciMinggu, 27 November 2022 | 19:43

MUI akan Sebarkan Islam Wasathiyah ke Seluruh Dunia

MUI akan Sebarkan Islam Wasathiyah ke Seluruh Dunia

POLKAMSelasa, 29 November 2022 | 23:50

Awal Januari, Kemenag Rekrut Petugas Pembimbing Ibadah Haji

Awal Januari, Kemenag Rekrut Petugas Pembimbing Ibadah Haji

NasionalSelasa, 29 November 2022 | 23:30

Imam Al-Hasan Al-Bashri Aplikasikan Ihsan dalam Muamalah

Imam Al-Hasan Al-Bashri Aplikasikan Ihsan dalam Muamalah

KajianSelasa, 29 November 2022 | 23:10

Hilman Latief: Penggunaan Nilai Manfaat Dana Haji Perlu Diproporsionalkan
Indonesia Ajak Negara-negara OKI Memajukan Industri Halal

Indonesia Ajak Negara-negara OKI Memajukan Industri Halal

Ekonomi SyariahSelasa, 29 November 2022 | 22:26