KPK Periksa 13 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang

Hukum  KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 18:30 WIB

KPK Periksa 13 Saksi Terkait Kasus Jual Beli Jabatan di Pemkab Pemalang

foto/net

Penyidikan terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, yang menyeret tersangka Bupati Pemalang non-aktif, Mukti Agung Wibowo (MAW), terus dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kali ini KPK memeriksa 13 saksi.

Dari 13 saksi, salah satu yang dipanggil KPK adalah Wakil Bupati Pemalang, Mansur Hidayat. 

"Hari ini KPK melakukan pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi terkait jual beli jabatan yang menjerat tersangka MAW dan kawan-kawan. Pemeriksaan dilakukan di Polres Pemalang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri di Jakarta seperti dilansir dari jpnn.com, Kamis (18/8/2022). 

Ali Fikri menambahkan, selain Mansur Hidayat, ada 12 saksi lain yang dipanggil KPK. Mereka adalah staf Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, Sagita Budi Utomo; Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo; Kabid Pasar Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Imam Fahrudin; Kabid Industri Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, Eko Wijayanto; dan karyawan BUMD PT Aneka Usaha Arum. 

Selanjutnya ada Kabid Bina Marga Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang, Abdul Muis; Kabid SDA Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang, Yuniar Teguh Santoso; Susanti Utama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, Abdul Rachman. 

"Kemudian ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang, Suhirman; Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, Mubarak Ahmad, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang, Bambang Haryono," tambah Ali Fikri. 

Lebih lanjut, Ali mengatakan, KPK sudah menetapkan enam tersangka dalam kasus jual beli jabatan tersebut. Keenam tersangka terdiri dari dua tersangka, selaku penerima suap dan empat tersangka selaku pemberi suap. 

Tersangka penerima suap adalah Bupati Pemalang, MAW dan Adi Jumal Widodo (AJW) dari pihak swasta atau Komisaris PD Aneka Usaha (PD AU).

"Kemudian empat tersangka pemberi suap ialah Slamet Masduki (SM), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang, Sugiyanto (SG), Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang, Yanuaris Nitbani (YN), dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pemalang, Mohammad Saleh (MS)," katanya.

Saat KPK melakukan konstruksi perkara, tersangka MAW setelah beberapa bulan dilantik menjadi Bupati Pemalang, merombak dan mengatur ulang posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemkab Pemalang. 

"Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi pratama di Pemkab Pemalang," jelas Ali Fikri.

 Ada dugaan MAW meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan segera menyiapkan sejumlah uang. Selanjutnya, MAW memerintah AJW, orang kepercayaannya, untuk memasukkan uang yang diberikan secara tunai itu ke dalam rekening bank miliknya untuk keperluan MAW. Setiap posisi jabatan, besaran uangnya bervariasi sesuai dengan level jenjang dan eselon, berkisar antara Rp 60 juta sampai Rp 350 juta. 

Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, MAW melalui AJW diduga telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain, dengan jumlah sekitar Rp 4 Miliar. 

KPK juga menduga MAW telah menerima uang dari pihak swasta lain terkait jabatannya selaku Bupati sekitar Rp 2,1 Miliar dan hal itu akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK. [mt]


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05