Mahfud MD Tegaskan, Harus Ada Tambahan Tersangka di Kasus Sambo

Hukum  KAMIS, 18 AGUSTUS 2022 | 15:32 WIB | Rahmad Romli

 Mahfud MD Tegaskan, Harus Ada Tambahan Tersangka di Kasus Sambo

MoeslimChoice. Kasus pembunuhan Brigadir J masih terus bergulir bahkan ikut dikawal langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Bukan itu saja, dengan tegas Mahfud MD menyebut harusnya ada tambahan tersangka lagi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Irjend Ferdy Sambo dan komplotannya.

Menko Polhukam Mahfud MD  juga bahkan mengungkapkan kalau penanganan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, di Duren Tiga, Jakarta Selatan mengalami hambatan atau diduga dihambat. Salah satu hambatannya karena ada kelompok Ferdy Sambo yang layaknya kerajaan tersendiri di dalam Polri.

"Yang jelas ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya, karena ini tidak bisa dipungkiri ini ada kelompok Sambo sendiri ni yang seperti menjadi kerajaan Polri sendiri di dalamnya. Seperti sub Mabes lah ini yang sangat berkuasa dan ini yang menghalang-halangi sebenarnya, kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu yang sekarang sudah ditahan," kata Mahfud dalam tayangan podcast bersama Akbar Faizal yang disiarkan di YouTube, seperti dilihat, Kamis (18/8/2022).

Mahfud mengatakan dalam kasus Ferdy Sambo ini ada ada tiga klaster yang turut membantu pembunuhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga rekayasa kasus. Di mana, klaster pertama adalah mereka yang membantu mengeksekusi korban secara langsung.

Hal ini sudah disampaikannya ke Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Saya sudah sampaikan ke Polri ini harus diselesaikan, masih ada tersangka. Ini ada tiga klaster yang kasus Sambo. Satu, pelaku yang merencanakan dan mengeksekusi langsung. Nah yang ini tadi yang kena pasal pembunuhan berencana karena dia ikut melakukan, ikut merencanakan dan ikut memberi pengamanan di situ," ujarnya.

Mahfud mengatakan klaster kedua adalah mereka yang membantu menghilangkan barang bukti. Klaster itu menurut Mahfud merupakan bagian dari obstruction of justice.

"Kedua, obstruction of justice. Ini tidak ikut dalam eksekusi tapi karena merasa Sambo, ini bekerja ... bagian obstruction of justice ini membuang barang anu membuat rilis palsu dan macam-macam. Nah ini tidak ikut melakukan," ujarnya.

"Nah menurut saya, kelompok satu dan dua ini tidak bisa kalau tidak dipidana. Kalau yang ini tadi melakukan dan merencanakan, kalau yang obstruction of justice itu mereka yang menghalang-halangi itu, memberikan keterangan palsu. Membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, memanipulasi hasil autopsi, nah itu bagian yang obstruction of justice," lanjutnya.

Mahfud menjelaskan klaster ketiga yakni mereka yang hanya sekadar ikut-ikutan karena sedang berjaga dan bertugas. Mereka yang masuk klaster tiga hanya menjalankan tugas sesuai perintah.

"Kemudian ada kelompok ketiga yang sebenarnya ikut-ikutan ni, kasian, karena jaga di situ kan, terus di situ ada laporan harus diteruskan, dia teruskan. Padahal laporannya nggak bener. Prosedur jalan, jalan, disuruh buat ini ngetik, ngetik. Itu bagian yang pelanggaran etik," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud menilai yang layak untuk diproses pidana yakni klaster satu dan dua. Sementara, untuk klaster ketiga, Mahfud menilai hanya perlu diberi sanksi etik.

"Saya pikir yang harus dihukum tuh dua kelompok pertama, yang kecil-kecil ini hanya ngetik hanya ngantarkan surat, menjelaskan bahwa bapak tidak ada, memang tidak ada misalnya begitu. Menurut saya ini nggak usah hukuman pidana cukup disiplin," imbuhnya.

Sementara sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan yang keempat kalinya agar pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J alias Yoshua Hutabarat diungkap tuntas dan jangan ada yang ditutupi.

“Tinggi sekali perhatian publik peristiwa ini.  Untuk itu saya minta usut tuntas, jangan ada yang ditutupi, buka apadanya karena publik ingin melihat bagaimana Polri menuntaskan masalahnya. Bisa atau tidak dan Alhamdulillah bisa,” tegas Presiden Jokowi saat wawancara dengan Karni Ilyas, Rabu (17/8/22). [rhd/***]

 


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05