Temui Wakil Rakyat di Gedung DPR/MPR, Ini Keresahan PGMI

BERITA  SELASA, 09 AGUSTUS 2022 | 16:00 WIB

Temui Wakil Rakyat di Gedung DPR/MPR, Ini Keresahan PGMI

foto/net

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Madrasah Indonesia (DPP PGMI) mendatangi Gedung MPR/DPR di Senayan, Jakarta Pusat. Mereka pun disambut dan diterima oleh Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/8)

Adapun keresahan yang disampaikan oleh PGMI adalah dikeluarkannya nomenklatur Madrasah dalam RUU 

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan penghapusan tenaga honorer.  Hal itupun langsung mendapat tanggapan dari Yandri Susanto, yang menyatakan bahwa dirinya juga sama, yakni menolak jika Madrasah dihapus dari sistem pendidikan.  

"(Soal penghapusan Madrasah dalam RUU Sisdiknas) PGMI sama dengan saya, saya dari awal menolak bilamana Madrasah dikeluarkan dari sistem pendidikan," kata Yandri Susanto.

Yandri menyatakan, jika tetap menghapus nomenklatur Madrasah, RUU Sisdiknas tidak layak untuk masuk dan menjadi pembahasan di tingkat legislatif. 

"Selama Madrasah dikeluarkan dari Sisdiknas, draf itu tidak layak masuk ke Senayan, apalagi dibahas. Madrasah itu sudah ada semenjak Republik ini belum ada," dia menambahkan. 

Pria yang masih menjabat sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengaku, akan terus konsisten untuk memperjuangkan keberadaan Madrasah dalam sistem pendidikan Nasional.  

"Karena Madrasah banyak sekali ada 98 ribu, Guru Madrasah itu ada sejuta, dan siswanya hampir 19 juta. Jadi, itu menyangkut hajat hidup orang banyak," tambah dia. 

Terkait penghapusan tenaga honorer, politikus PAN itu meminta pemerintah untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.

"Walau sudah ada tawaran PPPK, tetapi kalau tidak bisa menampung bagaimana nasib guru itu?" kata Yandri bertanya. 

Dia juga menyebutkan, jika guru honorer harus berhenti, justru akan menimbulkan masalah baru. 

"Ini juga menjadi persoalan di sekolah-sekolah yaitu kekurangan tenaga pengajar," papar dia. Oleh karena itu, Yandri meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penghapusan tenaga honorer terutama para guru. [mt]


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05