Tahun Depan, Pemerintah Tetap Berikan Banyak Subsidi

Ekonomi  SENIN, 08 AGUSTUS 2022 | 20:30 WIB

Tahun Depan, Pemerintah Tetap Berikan Banyak Subsidi

Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir bahwa negeri ini bakal terjerumus ke resesi ekonomi, walau tetap harus waspada. Pemerintah pun masih akan memberikan subsidi dan kompensasi sangat besar pada 2023 untuk stabilisasi harga berbagai kebutuhan.

Demikian dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Sidang Kabinet Paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Antara, Senin (8/8/2022).

Sebelumnya, Menkeu mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berpeluang sangat kecil untuk terjerumus ke resesi. Karena Indonesia merupakan salah satu negara di dunia, yang perekonomiannya cepat pulih setelah Pandemi Covid-19.

Usai Sidang Kabinet Paripurna, Menkeu mengungkapkan pemerintah masih akan memberikan subsidi dan kompensasi yang sangat besar pada 2023 untuk melakukan stabilisasi harga barang di masyarakat.
 
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh Bapak Presiden," katanya.
 
Rincian belanja anggaran untuk tahun fiskal 2023 akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2023.

Menkeu juga mengatakan di tahun depan pemerintah masih akan berupaya untuk menstabilisasi harga barang di pasar, terutama yang terdampak ketidakpastian ekonomi global, meskipun harus dikompensasi dengan belanja subsidi yang melonjak.
 
“Artinya tahun depan untuk beberapa subsidi dari beberapa barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan dan dengan konsekuensi subsidi yang meningkat,” ujarnya.
 
Dalam penyusunan RAPBN 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan arahan kepada jajaran menteri agar RAPBN 2023 memiliki fleksibilitas untuk mengelola gejolak ekonomi yang sedang terjadi atau sebagai instrumen shock absorber.
 
Namun, RAPBN 2023 juga harus berfungsi sebagai instrumen fiskal yang kredibel dan berkelanjutan, atau sehat.
 
Oleh Karena itu, Sri Mulyani mengatakan presiden meminta agar defisit APBN 2023 harus berada di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 
Dalam sidang kabinet paripurna ini juga, pemerintah juga menetapkan prioritas belanja pada 2023, yang di antaranya, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan anggaran penyelenggaraan Pemilu.
 
"Untuk belanja Kementerian/Lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan kepada berbagai fokus program nasional seperti untuk SDM kemudian belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional. Instruksi Presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024 dan untuk mendukung tahapan Pemilu," pungkasnya.[ros]


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05