Pencopotan CCTV Oleh Irjen Ferdy Sambo, Mahfud MD: Bisa Masuk Etik dan Ranah Pidana

Hukum  MINGGU, 07 AGUSTUS 2022 | 18:30 WIB

Pencopotan CCTV Oleh Irjen Ferdy Sambo, Mahfud MD: Bisa Masuk Etik dan Ranah Pidana

foto/net

Soal pencopotan kamera pengawas atau CCTV oleh mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo adalah bentuk menghalangi proses hukum, dan tindakan menghalangi proses hukum masuk ranah pidana dan etik. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Pencopotan CCTV itu bisa masuk ranah etik dan bisa masuk ranah pidana. Bisa masuk dua-duanya," kata Menko Polhukam, Mahfud MD dalam keterangan tertulis seperti dilansir dari jpnn, di Jakarta, Minggu (7/8/2022). 

Irjen Ferdy Sambo, menurut Menko Polhukam, tidak hanya melakukan pelanggaran etik, namun bisa dikenakan pidana, karena diduga telah menghalang-halangi proses hukum. 

"Jadi pengambilan CCTV itu bisa melanggar etik, karena tidak cermat atau tidak profesional. Namun, sekaligus juga bisa pelanggaran pidana karena 'obstraction of justice' dan lain-lain," tambah Mahfud MD. 

Mahfud MD juga menambahkan, bahwa sanksi pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana berbeda. Kalau pelanggaran etik hanya diusut Komisi Disiplin dengan sanksi bisa dikenakan adalah pemecatan, penurunan pangkat, teguran dan lainnya. 

Sedangkan peradilan pidana diputus oleh hakim yang hukumannya berupa sanksi pidana seperti masuk penjara, hukuman mati, pidana seumur hidup, perampasan harta hasil tindak pidana, dan lain-lain. 

Sebelumnya, mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pelanggaran prosedural itu seperti tidak profesional dalam penanganan olah TKP dan mengambil CCTV

"Tadi kan disebutkan dalam melakukan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan terjadi, misalnya, pengambilan CCTV dan lain sebagainya," ujar Irjen Dedi di Mabes Polri, Sabtu (6/8/2022) malam. 

Irjen Ferdy Sambo termasuk dalam daftar 25 personel Polri yang melakukan pelanggaran prosedur, tidak profesional menangani TKP Duren Tiga. Irjen Ferdy Sambo dan tiga orang lainnya ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) oleh Inspektorat Khusus (Irsus).[mt]


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05