Terkait Haramkan Paylater, Ini 3 Rekomendasi MUI Jatim

Daerah  SABTU, 06 AGUSTUS 2022 | 22:15 WIB

 Terkait Haramkan Paylater, Ini 3 Rekomendasi MUI Jatim

foto/net

MoeslimChoice. Terkait Paylater yang dinyatakan haram pada 3 Agustus 2022 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, memberikan tiga rekomendasi.

MUI Jatim meminta pemerintah mendorong pelaku usaha digital paylater, menerapkan sistem pembayaran secara syariah. 

"Dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," kata Sekretaris Fatwa MUI Jatim, Kiai Sholihin Hasan seperti dilansir dari jpnn, Jumat (5/8/2022). 

Selain itu, meminta kepada pelaku usaha menerapkan prinsip dalam implementasi pembayaran paylater. Dia pun mencontohkan, ketika menggunakan akad qardh atau utang piutang agar tidak mencantumkan bunga di dalamnya, hanya biaya administrasi yang rasional. Kemudian, pengembalian uang pinjaman harus sesuai dengan nominal yang dipinjamkan. 

"Sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater dan dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding harga tunai," terangnya. 

Terakhir, MUI Jatim mengimbau masyarakat agar bijaksana dan berhati-hati ketika menggunakan sistem pembayaran melalui paylater.

"Agar tidak terjebak pada pola hidup boros, tidak terjebak pada praktik riba dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah," tambahnya.

Sementara itu, Kiai Afif Amrullah, selaku sekretaris Komisi Infokom (Informasi Komunikasi) MUI Jatim, mengatakan paylater diharamkan lantaran menggunakan prinsip utang. 

"Kalau metodenya (paylater-red) dengan kredit tanpa bunga itu halal," pungkasnya. [mt]

 


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05