Turun Tangan, KSP Dorong Penyelesaian Kisruh PMI

POLKAM  MINGGU, 24 JULI 2022 | 13:00 WIB

Turun Tangan, KSP Dorong Penyelesaian Kisruh PMI

Akhirnya Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan, untuk mendorong cepatnya penyelesaian penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Sebab bagi Indonesia, peran PMI cukup signifikan dalam membantu perekonomian negara.

Demikian dikatakakan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wisnuwardhani dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (24/7/2022).
 
"Keberadaan PMI dalam stabilitas dan pembangunan ekonomi negara menjadi sangat signifikan," kata dia.

Fadjar menyebutkan Malaysia termasuk negara yang terpenting dalam penempatan PMI. Sebanyak 1,6 juta PMI prosedural di Malaysia yang bekerja di sektor perkebunan, pabrik, dan domestik, yakni sebagai pekerja rumah tangga (PRT).

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), jumlah kiriman uang PMI dari Malaysia sebelum pandemi berkisar USD3 miliar atau setara Rp40 triliun per tahun.
 
Atas dasar itu, kata Fadjar, KSP mendorong penyelesaian masalah penempatan PMI di Malaysia secepatnya. Sebab, akan menguatkan aspek perlindungan dan meningkatkan peluang calon PMI untuk bekerja.

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan PMI ke Malaysia sejak 13 Juli 2022. Kebijakan ini diambil karena pelanggaran nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik oleh Malaysia.
 
MoU itu mengatur penempatan PMI hanya melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau One Channel System. Namun, pascapenandatanganan MoU, Malaysia ternyata masih menggunakan sistem di luar SPSK, yaitu Sistem Maid Online (SMO), yang menempatkan pekerja migran secara langsung dengan mengubah visa kunjungan menjadi visa kerja, dan membahayakan pekerja migran Indonesia.
 
Fadjar meyakini Malaysia memiliki iktikad untuk menghormati MoU tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan sikap Perdana Menteri Malaysia yang telah memerintahkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia untuk menyelesaikan persoalan penempatan PMI di Malaysia.
 
Fadjar juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri mengomunikasikan keputusan penghentian sementara penempatan PMI di Malaysia kepada berbagai pihak di dalam negeri. Terutama, calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia.
 
"Agar calon PMI tidak salah persepsi atas keputusan pemerintah. Bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini semata-mata demi melindungi PMI," tambahnya. [ros]


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05