Terkait SE Nomor 3 BNPB, PKS Minta Satgas PMK Tak Hambat Proses Kurban

POLKAM  JUMAT, 08 JULI 2022 | 14:10 WIB

Terkait SE Nomor 3 BNPB, PKS Minta Satgas PMK  Tak Hambat Proses Kurban

foto/net

Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PKS, Slamet menyatakan, mendukung semua bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan wabah PMK.

Namun, menurutnya, Pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak menimbulkan gejolak baru ditengah masyarakat menyusul beredarnya Surat Edaran (SE) nomer 3 BNPB tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

"Pemerintah harus memberi ruang kepada peternak untuk bisa melakukan distribusi, karena kalo tidak, jangan salahkan kalau masyarakat berpikir spekulatif, bahwa Pemerintah menghambat proses kurban," kata Slamet dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/7/2022).

Menurut Slamet, hakekatnya kurban ini adalah justru membantu pemerintah dalam penanganan PMK. Seolah-olah ini melakukan pemusnahan masal tanpa pemerintah memberikan kompensasi penggantinya. Karena secara umum sebagian provinsi sudah terkena PMK.

"Saya kira SE dari Satgas PMK termasuk juga upaya dari Kementerian Pertanian dan kementerian Dalam Negeri sangat baik, dalam upaya pelambatan laju penyebaran PMK antar daerah. Namun metode pembatasan penyebaran hewan kurban, perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan masyarakat," tambahnya.

Slamet juga meminta sebelum Surat Edaran no 3 efektif dilaksanakan, pemerintah harus sudah menyediakan infrastruktur karantina di setiap kabupaten/kota termasuk anggaran penanggulangan wabah PMK harus dipastikan sudah tersedia, agar instruksi dari presiden Jokowi melalui Menko Ekuin dapat terlaksana.

Terakhir, perlu juga dipertimbangkan mengenai kondisi psikologis peternak saat memasuki hari raya Idul Adha, karena keberadaan PMK sudah membuat sebagian peternak kecil kesulitan dalam menjual ternak mereka akibat adanya pembatasan distribusi.

Perlu dipertimbangkan pemberlakukan SE Satgas PMK nomor 3 tahun 2022 dilaksanakan efektif pasca Idul Adha, agar skema penanganan PMK tidak kontra produktif. Dengan Melakukan pembatasan pergerakan hewan, disaat umat Islam butuh hewan kurban. [mt]


Komentar Pembaca
Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Herman Deru Dapat Reward Did Rp10,32 Miliar

Ahad, 02 Oktober 2022 | 09:05

Hukum Kdrt Menurut Islam

Hukum Kdrt Menurut Islam

Jumat, 30 September 2022 | 13:05