Kendati Diundang Raja Arab, Berangkat Haji Harus via PIHK

POLKAM  MINGGU, 03 JULI 2022 | 12:30 WIB

Kendati Diundang Raja Arab, Berangkat Haji Harus via PIHK

Ternyata tahun ini lebih dari 1600 calon haji furoda yang menggunakan visa mujamalah telah terlapor di Kementerian Agama (Kemenag) RI. Jumlah ini dipastikan terus bertambah.

Demikian dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Ri Latief, di mana ia menyebut kemarin saja sudah ada 1.600-1.700-an yang terlapor ke Kemenag. Ia yakin, angka ini bergerak terus naik.
 
Haji furoda, menurut dia, merupakan sebutan untuk program haji legal di luar kuota haji Pemerintah Indonesia. Kemenag tidak secara langsung mengelola calon haji dengan visa mujamalah, karena merupakan hak Pemerintah Arab Saudi untuk mengundang mitra mereka sebagai penghargaan, penghormatan dukungan diplomatik, dan lainnya.

Ia meminta masyarakat agar paham bahwa Kemenag tidak mengelola visa tersebut. Karena berdasarkan mandat undang-undang, Kemenag hanya mengelola jamaah haji reguler dan khusus.

Walau tidak mengelola langsung jamaah haji furoda, kata Dirjen PHU, Kemenag bertugas memastikan jamaah haji yang dapat visa mujamalah itu dilayani dengan baik oleh penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).
 
"Tapi tetap dengan catatan bahwa visa itu sangat terbatas, kami imbau masyarakat untuk tetap bersabar karena haji itu panggilan. Ada yang beruntung dipanggil ada yang tidak," tandasnya.
 
Hilman mengatakan dua hari ke depan akan dipastikan siapa yang bisa berangkat atau tidak. Ia mengimbau agar PIHK tetap konsisten. Ia merujuk kasus 46 calon haji furoda menggunakan visa mujamalah tertahan di imigrasi Arab Saudi setibanya di Bandara Jeddah pada Kamis, 30 Juni 2022.

Mereka tidak lolos proses imigrasi setelah diketahui bahwa visa yang dibawa tidak ditemukan dalam sistem imigrasi Arab Saudi. Menurut pengakuan, mereka menggunakan visa dari Singapura dan Malaysia untuk memberangkatkan 46 WNI tersebut.

Senada, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nur Arifin menegaskan, pemegang visa mujamalah wajib berangkat ke Arab Saudi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus atau PIHK.

Menurutnya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. “Dalam ayat itu, tegas disebutkan bahwa Warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib berangkat melalui PIHK.

Ketentuan ini dimaksudkan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat. Di samping itu, ada pihak penyelenggara yang bertanggung jawab dan dalam hal ini adalah PIHK.

Regulasi juga mengatur keharusan PIHK untuk melaporkan keberangkatan jemaah haji yang menggunakan visa mujamalah kepada Menteri Agama.

“Ayat (2) pasal 18 mengatur, PIHK yang memberangkatkan WNI yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri,” tandasnya.[ros]


Komentar Pembaca
Remaja Citayam Hafal Ar Rahman

Remaja Citayam Hafal Ar Rahman

Jumat, 05 Agustus 2022 | 10:50

Alasan Laudya Cynthia Bella Pensiun

Alasan Laudya Cynthia Bella Pensiun

Rabu, 03 Agustus 2022 | 19:30