KH Ma'ruf Amin: MUI Tolak Putusan PN Surabaya

Yang Legalkan Pernikahan Beda Agama

POLKAM  RABU, 29 JUNI 2022 | 10:21 WIB

KH Ma'ruf Amin: MUI Tolak Putusan PN Surabaya

Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI KH Ma'ruf Amin (Kiai Ma'ruf) menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan perkawinan beda agama tidak sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kiai Ma'ruf mengatakan, sejak dirinya masih menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI, Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 tersebut telah disahkan. Fatwa itu menegaskan Hukum Perkawinan Beda Agama Haram dan Tidak Sah.

“Kalau dari segi Fatwa MUI, putusan PN Surabaya itu tidak sejalan, ” ujar Kiai Ma’ruf di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta, setelah menghadiri kegiatan rapat mingguan Dewan Pimpinan MUI, Selasa (28/6/2022).

Kehadiran Kiai Ma’ruf kali ini karena diundang oleh DP MUI sesuai hasil Rapat Selasa (21/6/2022) pekan lalu.

Berdasarkan rapat dengan DP MUI, Kiai Ma’ruf mengatakan, Komisi Hukum dan HAM (Kumham) MUI akan mengambil langkah hukum untuk merespons Putusan PN Surabaya yang melegalkan pernikahan beda agama itu.

“Akan ada langkah-langkah hukum dari Komisi Hukum dan HAM MUI, ” kata Kiai Ma'ruf Amin, yang juga Wakil Presiden RI seperti dilansir dari laman mui.or.id, Rabu (29/6/2022).

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Dakwah Ukhuwah, KH Cholil Nafis, mengusulkan adanya judicial review atau peninjauan ulang terhadap putusan PN Surabaya tersebut.

“Demi martabat bangsa dan kehormatan manusia, sebaiknya putusan tersebut ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan,” kata pengasuh pesantren Cendekia Amanah Depok ini.

Dia menilai, putusan PN Surabaya tersebut cenderung tekstual ketika menafsirkan keabsahan perkawinan beda agama.

“Padahal di Undang Undang nomor 1 itu (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 bulir 1) perkawinan sah sesuai dengan ajaran masing-masing. Sedangkan kebenarnnya itu melalui lembaga agama, ” lanjutnya.

Karena itu, Kiai Cholil menegaskan, perkawinan beda agama tidak sah baik secara ketatanegaraan maupun dalam ajaran agama.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, Prof Deding Ishak, menyampaikan rencana MUI melaporkan hakim tersebut ke Komisi Yudisional (KY) untuk diperiksa. Bahkan, dia juga meminta MA turun tangan memeriksa hakim tersebut.

“Hakim itu harus diperiksa. MA juga harus turun kalau memang ini kontroversi, termasuk pemerintah, bahkan Presiden juga. Ini masalah serius serius, ” tegas dia.

Dia khawatir ada yang sedang bermain dengan putusan ini. Padahal, kata dia, agama dan hukum tidak boleh menjadi bahan main-main.

Pekan lalu Hakim Tunggal PN Surabaya Imam Supriyadi dalam putusannya melegalkan pernikahan beda agama antara pria RA yang beragama Islam dengan EDS yang beragama Kristen. Putusan itu menjadi polemik berkepanjangan. [ros]


Komentar Pembaca
Remaja Citayam Hafal Ar Rahman

Remaja Citayam Hafal Ar Rahman

Jumat, 05 Agustus 2022 | 10:50

Alasan Laudya Cynthia Bella Pensiun

Alasan Laudya Cynthia Bella Pensiun

Rabu, 03 Agustus 2022 | 19:30