Landasan Syar'i dan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia

Oleh: Dr KH Marsudi Syuhud, Wakil Ketua Umum MUI

Opini  KAMIS, 23 JUNI 2022 | 17:15 WIB

Landasan Syar'i dan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Halal Dunia

SALAH satu ajaran Islam yang sangat penting adalah mengenai halal. Bahkan halal dapat dikatakan menjadi salah satu ciri khas umat Islam. Berbagai ayat suci Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijma dan qiyas dari para ulama banyak memuat pesan halal. Kesemua dalil tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi umat Islam untuk mengkonsumsi yang halal sekaligus menjauhi yang haram.

Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Seiring dengan itu, pemenuhan kewajiban mengkonsumsi yang halal juga merupakan perwujudan rasa syukur, keimanan dan ketakwaan umat Islam kepada Allah SWT.

Kewajiban agama tersebut mengharuskan kita untuk terus menerus meningkatkan ketersediaan produk dan jasa yang halal dan thayyiban. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” ( QS Al Baqarah 168)

Alhamdulillah sekarang ini, makin banyak tersedia di pasar berbagai produk, konsumsi dan jasa yang halal sehingga kaum Muslimin, baik di Tanah Air maupun global, dapat menikmati dan memanfaatkannya. Urusan dan isu halal dalam berbagai aspek dan bidang, termasuk pariwisata halal makin menjadi kebiasaan, kebutuhan dan keniscayaan serta standar kehidupan umat Islam dan juga alhamdulillah banyak diadopsi oleh warga masyarakat diluar Islam ( Moslem frendly).
Baca Juga  Kiai Marsudi: Dakwah Membangun Bukan Merobohkan

Perilaku manusia yang terus berkembang dan berubah, maka kita sebagai organisasi penggerak kehalalan harus terus memikirkan, menyediakan dan memenuhi kebutuhan kebutuhan yang halal, seperti:

1.  Halal Leasure ( Halal ) ( Rekreasi Halal (الترفيهية الحلال ), Konsumen Muslim zaman sekarang, saat berlibur berekreasi,memerlukan tempat yang halal friendly
2.  Halal Travel ( السفر الحلال ), yang mebutuhan fasilitas perjalanan, tempat ibadah, hotel dan distinasi wisata serta makanan yang halal
3.  Muslim Wear ( Pakaian Muslim ) simple, stylish and sustainable ( لباس اسلامي، بسيط ، أنيق، مستدام ) yang membutuhkan para designer islamy, globally
 4. Big Brand Muslim produck ( ارتداء العلامة التجارية الكبيرة )
 5. Balance Life, Play hard Pray harder ( توازن الحياة )
 6. Halal Confidence ( المقربين الحلال )
  7. Sharia Neo Bank Invansion
  8. Philantrophy goes metaverse ( العمل الخير يذهب إلى ميتافيرس )
  9. Wakaf Goes Milaneal ( الوقف يذهب للميلانيال
  10.The Rise of Muslim Voluntarism ( ظهور التطوع الاسلامي )

 Keinginan memenuhi kebutuhan yang demikian ini telah di gambarkan dalam Alquran surat Ali Imran ayat ke-14 berikut:
    زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Alhamdulillah dalam masa pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma’ruf Amin kebutuhan umat Islam untuk memperoleh produk-produk yang halal makin terpenuhi. Berbagai kebijakan dan agenda kerja telah dilaksanakan. Berbagai regulasi juga telah diterbitkan dan diterapkan untuk mendukung pengembangan dan penguatan agenda halal.

Demikian pula lembaga baru dibentuk atau diperkuat, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dementerian Agama(BPJPS). Bahkan pemerintah telah mencanangkan Indonesia menjadi Pusat Produsen Halal Dunia pada 2024 yang akan datang.

Kita semua tentu sangat mengapresiasi berbagai langkah pemerintah tersebut. Hal itu menunjukkan kepedulian dan dukungan serta perhatian yang besar dari pemerintah kepada umat Islam dan urusan halal.

    Di sisi lain, berbagai komponen masyarakat, organisasi-organisasi sosial keagamaan yang telah bersama-sama dengan MUI juga memperkuat partisipasi dan perannya dalam ikhtiar mengembangkan berbagai aspek halal disemua bidang kehidupan, dari hulu sebagai fondasi utama bisnis yaitu bidang keuangan sampai termasuk pariwisata halal. MUI telah menerbitan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan keuangan syariah, halal produk dan membentuk lembaga pemeriksa halal dan lembaga pendampingan/advokasi di bidang halal. Kesemuanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dan berpartisipasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia tersebut.

Dalam ikhtiar kolektif masyarakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Konferensi Halal Internasional Tahun 2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Provinsi Bangka Belitung dan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat dunia sudah makin terhubung sebagai satu global village ( قرية عالمية واحدة ) maka kongres ini mengundang nara sumber dan peserta dari 30 negara dari berbagai benua. Hal ini dimaksudkan agar isu dan agenda serta penerapan halal menjadi gaya hidup bersama umat Islam se-dunia.

Dalam rangkaian kongres ini, juga diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional LPPOM MUI dan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Fatwa MUI. Kedua perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia ini merupakan ujung tombak dan mempunyai tupoksi di bidang halal.

Kami ingin mengingatkan kita semua bahwa penyelenggaraan urusan halal di tanah air kita dilakukan oleh tiga aktor, yaitu BPJPH, lembaga pemeriksa halal atau PH, dan Majelis Ulama Indonesia. Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda namun saling terhubung dalam satu ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terintegrasi.

Untuk itu, melalui forum ini, kami mendorong dan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar tiga aktor ini. Bahkan kalau perlu bisa dibentuk forum bersama antartiga aktor urusan halal tersebut untuk membahas agenda dan kerja-kerja bersama ketiga aktor tersebut.

Hal ini karena dalam hal ini kita berharap dapat mendorong percepatan Indonesia menjadi negara maju, Negara maju adalah negara yang intrepreneurnya, pengusahanya terus tumbuh berkembang, Amerika 11 persen Singapura 7 persen Malaysia, Taiwan 6 persen, sementara Indonesia 3,6 persen, ini adalah ladang perjuangan kita, pertumbuhan produk halal diharap menjadi pertumbuhan pengusaha, jika satu desa tambah satu pengusaha saja,akan terlihat signifikan pertumbuhan ekonomi kita.[*]

Artikel ini dilansir dari laman mui.or.id, Kamis (23/6/2022).


Komentar Pembaca