LaNyalla Tegaskan Pancasila Sudah Ada Sejak Era Kerajaan Nusantara

POLKAM  JUMAT, 03 JUNI 2022 | 02:40 WIB

LaNyalla Tegaskan Pancasila Sudah Ada Sejak Era Kerajaan Nusantara

Ketua DPD LaNyalla Mattalitti/Net

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan jika Pancasila telah ada sejak era kerajaan nusantara. Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat mengunjungi Kerajaan Kui di Kompleks Istana II Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Kamis (2/6/2022).

"Presiden Soekarno pun mengakui jika nilai-nilai luhur yang digali para pendiri bangsa dan menjadi falsafah dan landasan hidup bangsa, yaitu Pancasila, sudah ada sejak era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara," tuturnya.

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, denyut nadi kehidupan bangsa seharusnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban yang sudah ada di era Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

"Sehingga, kita sebagai bangsa sudah selayaknya bangga dengan negara ini. Karena negara ini lahir dari sebuah peradaban besar yang sudah ada jauh sebelum negara ini lahir,” katanya.

Ditambahkannya, dari Kerajaan dan Kesultanan Nusantara inilah lahir Tradisi Pemerintahan, Tradisi Penulisan, Tradisi Pendidikan, Tradisi Pengobatan, hingga Tradisi Kemiliteran, baik di darat maupun di laut. Termasuk mewariskan nilai-nilai adi luhung.

LaNyalla selalu meyakini bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah peradabannya. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan secara tepat nilai-nilai adi luhur serta menjaga kelestarian sejarah peradabannya.

“Itulah mengapa saya berkeliling dan mengunjungi Kerajaan dan Kesultanan Nusantara. Saya ingin memantik kesadaran bangsa ini, bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara masih ada, dan harus tetap ada di negara ini. Sebagai bagian dari mozaik Nusantara yang utuh. Sekaligus pengingat bagi kita dan generasi mendatang, bahwa Indonesia adalah negara yang besar,” jelasnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menegaskan tak lelah melakukan koreksi dan mengingatkan seluruh stakeholder bangsa.

“Saya mengingatkan bahwa sistem tata negara kita sejak Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002 yang lalu, telah meninggalkan elemen-elemen golongan untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Sejak Amandemen tersebut unsur-unsur non-partisan sudah tidak mendapat tempat untuk secara aktif menentukan arah perjalanan bangsa,” katanya.

Menurutnya, sudah tidak ada lagi Wadah yang utuh sebagai representasi kedaulatan rakyat di dalam Lembaga Tertinggi Negara, seperti sebelum Amandemen. Saat itu ada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara yang di dalamnya terdapat DPR dari unsur Partai Politik, dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri).

“Tetapi setelah Amandemen, MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi Negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus. TNI dikembalikan ke barak. Sehingga yang ada hanya DPR RI sebagai representasi Partai Politik dan DPD RI sebagai representasi daerah. Tetapi DPD tidak memiliki kewenangan seperti DPR. Inilah situasi dimana unsur non-partai kehilangan peran untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa,” katanya.

Oleh karena itu, LaNyalla mengajak semua pihak untuk bangkit dan berani melakukan koreksi atas arah dan perjalanan bangsa.

“Kita harus bangkit demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari dan mandiri. Demi Indonesia yang adil dan sejahtera sehingga dapat mewujudkan cita-cita hakiki bangsa ini, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” katanya.

Dalam kunjungan ke Kerajaan Kui, LaNyalla disambut di Bandara dan diantar ke Kerajaan Kui oleh Bupati Alor Amon Djobo, Kajari Alor Abdul Muis, mewakili Dandim 1622 Alor Danramil Kota I Gusti Made Dharma, Wakapolres Alor Kompol Pieter M. Johannis dan kasat Polpp Kab. Alor Zainal Nampira.

Sementara LaNyalla dalam kunjungan kerjanya ke Alor didampingi Anggota DPD RI asal NTT Angelius Wake Kako, Abraham Liyanto, Senator Sulsel Andi Muh Ihsan, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim DPD RI Sanherif Hutagaol dan Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman.

Dari pihak kerajaan, menyambut Ketua DPD RI langsung adalah dua raja muda Kerajaan Kui. Yakni Raja ke-III Muchtar Kinanggi Dan Raja ke-II Nasarudin Kinanggi dan Wakil Bupati Alor Imran Duru. 

“Kami di sini sangat-sangat bangga menyambut kehadiran Ketua DPD. Karena baru kali ini ada petinggi negara sekelas pak Nyalla dengan label RI 7 mau datang ke Kerajaan. Selamat datang bapak, bapak sosok yang benar benar mau mendengarkan rakyat," Kata Raja ke-II Kerajaan Kui, Nasarudin Kinanggi.[tyo]


Komentar Pembaca