Kepala Daerah Harus Libatkan Ibu-ibu dalam Program Pemda

POLKAM  SELASA, 31 MEI 2022 | 09:43 WIB

Kepala Daerah Harus Libatkan Ibu-ibu dalam Program Pemda

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) merupakan organisasi besar yang mampu menyentuh hingga tingkat keluarga. Organisasi yang pengurus dan anggotanya ibu-ibu istri para pejabat ini harus diberdayakan.

"Organisasi ini perlu diberdayakan agar mampu berkinerja maksimal. Karena itu, kepala daerah harus memerintahkan jajarannya agar melibatkan TP PKK dalam menjalankan program kerja mereka," kata Mendagri kemarin.

Pesan itu disampaikan Mendagri pada Pelantikan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang berlangsung secara hybrid di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri.

“Rekan-rekan kepala daerah menugaskan kepada kepala dinas untuk mengikutsertakan di dalam programnya dengan melibatkan PKK,” pinta Mendagri.

Pelibatan tersebut merupakan sebagai bentuk dukungan terhadap TP PKK agar tetap berjalan. Hal ini mengingat anggaran yang dimiliki TP PKK nyaris tidak ada. Mendagri mengatakan, tidak ada organisasi yang mampu bertahan tanpa adanya dukungan anggaran.

Mendagri menuturkan, TP PKK telah banyak mendukung program pemerintah. Hal itu seperti membagikan masker dan mengampanyekan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Dukungan lainnya, lanjut Mendagri, dapat dilakukan pemerintah daerah dengan memberikan anggaran hibah kepada TP PKK. Meski pemberian hibah tersebut perlu didampingi dalam hal pelaporan penggunaan anggarannya, agar tak menjadi keliru dan berujung ke permasalahan hukum.

“Oleh karena itu, buat ada anggota (atau) didampingi personel yang paham tentang membuat pertanggungjawaban anggaran,” kata Mendagri.

Mendagri juga mengimbau kepala daerah agar mendorong para perusahaan di daerah memberikan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program TP PKK. Mendagri menegaskan, CSR merupakan anggaran yang wajib disisihkan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Adapun Penjabat Ketua TP PKK di 5 Provinsi yang dilantik tersebut di antaranya, Penjabat Ketua TP PKK Kepulauan Bangka Belitung Sri Utami Soedarsono, Penjabat Ketua TP PKK Banten Tine K. Al Muktabar, Penjabat Ketua TP PKK Gorontalo Gamaria Purnamawati Hendra Noer, Penjabat Ketua TP PKK Sulawesi Barat Yulia Zubir Akmal, dan Penjabat Ketua TP PKK Papua Barat Roma MP Waterpauw.[ros]


Komentar Pembaca