Harus Disertifikasi, Narasumber Acara Religi Televisi

Islamtainment  SELASA, 24 MEI 2022 | 07:30 WIB

Harus Disertifikasi, Narasumber Acara Religi Televisi

Narasumber acara religi harus disertifikasi. Inilah bahasan dalam diseminasi hasil riset yang diselenggarakan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Minggu (22/5), di mana Pengendali Riset Lapangan Dr Bono Setyo menyampaikan catatan mengenai acara religi di 13 stasiun televisi yang diteliti selama 2022.

Di antara catatan itu, kata Bono, adalah kentalnya nuansa guyonan yang terkesan dipaksakan. Acara religi juga sering membahas membahas perbedaan fikih (tata laksana beribadah -red) yang justru akan menimbulkan pro-kontra. Peneliti juga merekomendasikan perlu perlu adanya sertifikasi bagi pemateri atau narasumber acara religi di stasiun televisi.

“Perlu meninjau kembali berkaitan dengan rekam jejak narasumber. Asal narasumber agar lebih variatif, dan perlu adanya sertifikasi terhadap narasumber, sehingga dari aspek kompetensi tidak diragukan. Jangan hanya mengejar dari aspek entertainment,” kata Bono dilansir dari VOA, Selasa (24/5/2022).

Riset lapangan ini melibatkan dosen dan peneliti dari 12 universitas ternama di Indonesia. Setiap pakar memberikan penilaian untuk acara religi di masing-masing televisi dalam sejumlah skor atau angka. Diseminasi riset merupakan bagian dari Konferensi Penyiaran Indonesia yang digelar 22-24 Mei 2022 di Yogyakarta. Komisi Penyiaran Indonesia menyelenggarakan acara ini bersama dua fakultas di UIN Sunan Kalijaga, yaitu Fakultas Sosial dan Humaniora serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Riset ini menyimpulkan, narasumber acara religi sering menjawab semua pertanyaan, yang seakan-akan mengesankan dirinya memahami semua permasalahan. Ada beberapa stasiun televisi yang menempatkan acara religi menjadi tontonan semata, sehingga unsur tuntunannya terabaikan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, materi acara religi juga kurang mendukung.

“Materi-materi tentang persatuan dan kesatuan bangsa tidak banyak muncul. Padahal sangat dibutuhkan untuk situasi dan kondisi saat ini. Bagaimana menghubungkan antara agama dengan semangat persatuan atau kebangsaan,” tambah Bono.

Riset juga menemukan acara dengan tokoh atau narasumber kontroversial, dan banyak ceramah belum ramah gender, dengan menempatkan perempuan selalu sebagai obyek.

“Perlu dibuatkan tayangan religi yang berisikan dialog-dialog antaragama sehingga kita tidak terlalu fanatis terhadap agama yang kita anut. Sehingga tidak suka pada agama yang lain, toleransinya perlu dikembangkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan,” ujar Bono lagi.

Riset juga merekomendasikan agar tayangan acara religi sebaiknya tidak mengandung atau mengarah pada muatan politik, materi tayangan lebih edukatif, menjadi tuntunan dan memperkuat keimanan.

Sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Al Makin, mengatakan di banyak negara ceramah keagamaan yang disiarkan melalui televisi atau internet diatur oleh negara. Al Makin juga mengingatkan, kebebasan yang dijamin demokrasi membawa konsekuensi, termasuk pada kualitas acara-acara semacam ini. Para filsuf Yunani sejak 2.500 tahun yang lalu telah mengingatkan, bahwa demokrasi memiliki kelemahan.

“Demokrasi itu mempunyai kelemahan, karena demokrasi akan melahirkan demagog, orang yang pandai berbicara dan mempengaruhi massa tetapi tanpa isi. Kita lihat di Twitter, Instagram, Youtube itu kalau kriterianya Plato dan Sokrates, itu demagog semua. Berbicara ke sana-ke mari mempengaruhi orang, apalagi pakai agama,” tandas Al Makin.

Al Makin menilai, di Indonesia ada terlalu banyak acara religi sehingga kehidupan masyarakatnya terlalu diwarnai isu keagamaan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kata Al Makin, memiliki kepentingan untuk mengajak masyarakat kembali ke area tengah yang tidak mewarnai semua sisi kehidupannya dengan agama.

“Ada banyak isu yang lebih penting, kerusakan lingkungan, global warming, terumbu karang rusak, kita akan tenggelam. Kenapa ini tidak diekspos. Kok hanya berbicara tentang surga dan neraka yang kita tidak tahu, akan masuk atau tidak. Kalau naiknya permukaan air laut, jelas kita akan mengalami,” tambahnya.

Sementara Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Emma Marhumah, mengkritisi tayangan religi yang menyudutkan perempuan.

“Bagaimana perempuan menjadi obyek penyiaran ini. Tetapi selalu dikatakan bahwa perempuan harus begini, perempuan harus begitu, perempuan banyak masuk neraka. Apakah ada tayangan yang vulgar membahasakan seperti itu atas nama agama, saya kira ini perlu menjadi catatan kita bersama,” kata Emma.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid juga melihat masyarakat perlu turut mengawasi acara religi di stasiun televisi. Apalagi dengan pemakaian teknologi digital ke depan, akan ada lebih banyak acara bisa diproduksi. Tayangan televisi yang diatur, harus bisa menjadi penyeimbang muatan di sosial media yang diproduksi secara bebas.

“Peran tayangan-tayangan di televisi, termasuk tayangan religi menjadi sangat penting sebagai penyimbang bagi dunia yang tanpa batas dan tanpa filter,” ujarnya.

Karena Indonesia menjamin kebebasan berekspreasi, stasiun televisi bisa memproduksi acara religi sesuai format yang mereka pilih. Namun, masyarakat berhak mengawasi.

“Mereka kita biarkan berkreasi seluas luasnya, tentu dalam batasan aturan UU. Masyarakat silahkan memberikan semacam pagar-pagarnya, mengingatkan, saling memberi masukan,” tambah Meutya.

Berbicara dalam diskusi hasil riset ini, Direktur Produksi stasiun televisi Trans 7, Andi Chairil, memaparkan sejumlah data terkait siaran religi di televisi. Dia menyebut ada 69 program religi pada 13 stasiun televisi di Indonesia. Menurut materinya, 30 persen adalah program non-Islam dan 70 persen program Islam. Dari sisi jam tayang, 91 persen program religi tayang di waktu subuh dan sisanya di luar waktu subuh.

“Sehingga terkait dengan jam subuh ini bisa dibilang, jumlah penonton di subuh itu sangat sedikit. Jadi secara bobot, jumlahnya itu sangat sedikit sehingga kayaknya kurang menarik untuk sponsor,” kata Andi.[ros]


Komentar Pembaca