DPR RI: Gubernur, Jangan Mbalelo..

POLKAM  SENIN, 23 MEI 2022 | 23:30 WIB

DPR RI: Gubernur, Jangan Mbalelo..

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ahad (23/5/2022), menunjuk 43 Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Mereka diberi tugas menggantikan wali kota/bupati yang berakhir masa jabatannya kemarin. Disayangkan, ada gubernur yang tidak mau melantik Pj tersebut.

Menanggapi penolakan sang gubernur, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta para gubernur segera melakukan pelantikan tanpa penundaan. Jangan ada alasan si Pj tidak sesuai pengusulan.

"Harus segera dilantik. Melantik Pj kepala daerah itu kewenangan menteri dalam negeri atau Mendagri. Gubernur hanya perpanjangan Pemerintah Pusat," kata Junimart di Jakarta, , Senin (23/5/2022).

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menolak melantik tiga Pj Kepala Daerah di wilayahnya. Ali beralasan, para Pj tersebut bukan hasil usulannya sebagai gubernur. Mereka diputuskan oleh Kemendagri.

Menanggapi itu, Junimart menegaskan, "Seperti yang terjadi di Sultra, jangan sampai ditiru gubernur di daerah lain. Para gubernur harus patuh. Saran saya, para gubernur wajib membaca kembali UU, tidak boleh mbalelo."

Menurut Junimart Girsang, hak dan kewenangan Kemendagri sebagai Pemerintah Pusat dalam menunjuk dan menentukan Pj kepala daerah, tidak terikat dan harus berdasarkan usulan gubernur.

"Hak dan kewenangan Mendagri untuk menentukan Pj bisa dari usulan gubernur, bisa juga di luar usulan gubernur dengan pertimbangan dari hasil investigasi tim Kemendagri bahwa Pj tersebut tidak ada kepentingan politik," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Junimar meminta, polemik penundaan pelantikan Pj kepala daerah segera diakhiri dan tidak terus berlarut-larut, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang dapat berdampak pada menurunnya pelayanan publik.

"Tidak boleh ada kekosongan jabatan. Sesuai aturan hukum sebelum pelantikan Pj, gubernur harus menunjuk pelaksana tugas (Plt) sampai pelantikan Pj dilakukan. Jangan sampai polemik ini justru menyebabkan terkendalanya pelayanan publik," ujarnya.[ros]


Komentar Pembaca
Alhamdulillah Indonesia Punya Vaksin

Alhamdulillah Indonesia Punya Vaksin

Senin, 27 Juni 2022 | 21:12

Hotman Paris Sowan Ke Ketua Mui

Hotman Paris Sowan Ke Ketua Mui

Senin, 27 Juni 2022 | 13:05