Dengan Pengawasan Ketat, CPO-Minyak Goreng Diekspor Senin

Ekonomi  KAMIS, 19 MEI 2022 | 19:24 WIB

Dengan Pengawasan Ketat, CPO-Minyak Goreng Diekspor Senin

Kabar gembira bagi para petani sawit Indonesia. Pemerintah telah memutuskan mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO/minyak sawit) dan minyak goreng.

Petang ini, Kamis (19/5/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan keputusan di mana ekspor kembali akan dimulai Senin, 23 Mei 2022, dengan pengawasan ketat.

Pengawasan ketat yang akan dilakukan Pemerintah nanti, tampaknya karena ada pengalaman di mana terjadi korupsi oleh oknum di Kementerian Perdagangan dalam proses izin ekspor. Para pelaku dan pihak-pihak yang terlibat kini sedang menjalani proses hukum.

Dikatakan Presiden, Pemerintah memutuskan dibukanya kembali ekspor CPO hingga minyak goreng, karena dinilai pasokan di dalam negeri sudah melebihi kebutuhan nasional, dan harga bergerak menuju stabil.

Dijelaskan Presiden Jokowi, kebutuhan nasional minyak goreng curah nasional kurang lebih 194.000 ton per bulan. Sebelum larangan ekspor CPO, pasokan dalam negeri hanya mencapai 64,5 ribu ton. Kini, setelah dilakukan larangan ekspor pada April lalu, pasokan nasional mencapai 211 ribu ton per bulan. Angka itu, melebihi kebutuhan nasional bulanan.

Dihentikannya larangan ekspor CPO-minyak goreng, karena Pemerintah mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga kerja di industri sawit baik petani dan pekerja dan tenaga pendukung lain.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya sudah melakukan pengecekan dan menelaah laporan terkait pasokan dan harga minyak goreng. Kendati demikian, meskipun ekspor dibuka, tetapi pemerintah akan mengawasi ketat pasokan dan harga yang terjangkau.

Presiden juga berterima kasih kepada petani sawit yang mau mengerti dan mendukung kebijakan larangan ekspor CPO untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Presiden memerintahkan aparat hukum untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelaku yang bermain-main dan mempersulit rakyat.

"Kelembagaan pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit agar terus disederhanakan dan dipermudah agar lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak dalam negeri," tegas Presiden.[ros]

 


Komentar Pembaca