Puan Minta Pelaku Penculikan Anak Jakarta dan Bogor Dijerat UU Perlindungan Anak dan TPKS

POLKAM  SABTU, 14 MEI 2022 | 19:30 WIB

Puan Minta Pelaku Penculikan Anak Jakarta dan Bogor Dijerat UU Perlindungan Anak dan TPKS

Ketua DPR Puan Maharani/Net

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pelaku penculikan anak di Jakarta dan Bogor dijerat dua undang-undang, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Pelaku dapat dijerat dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (14/5).

Hal senada juga disampaikan Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Erlinda.

"Apabila diduga nanti pada saat penyidikan sudah tahapan P21 (dinyatakan lengkap) ternyata ada tindak pidana kekerasan seksual, maka itu bisa dijerat UU TPKS dan diintegrasikan dengan UU yang sudah ada, yaitu UU Perlindungan anak dengan sistem peradilan anak," kata Erlinda.

Hukuman bagi pelaku juga bisa lebih berat, katanya, mulai dari kurungan penjara sampai kebiri kimia. Dia menjelaskan UU TPKS juga mengatur adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

"Pihak kepolisian dengan sendirinya otomatis harus ada dalam penyidikan. Dia memasukkan hak restitusi bagi korban ini sehingga terduga pelaku harus memberikan restitusi itu seperti yang diatur dalam UU TPKS," jelasnya.

Saat ini, dia mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan terus berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian RI (Polri) untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan tersebut.

KSP juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dorongan itu muncul karena kini, dari 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia, hanya separuh yang memiliki UPTD PPA, padahal unit itu dapat menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

"UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain, termasuk kekerasan seksual," ujar Erlinda.[tyo]


Komentar Pembaca
Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Sabtu, 02 Juli 2022 | 18:50

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Jumat, 01 Juli 2022 | 15:30

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

EkonomiKamis, 30 Juni 2022 | 11:15

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

IslamtainmentSabtu, 02 Juli 2022 | 08:45

Herman Deru Komitmen Dorong Pemda Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

KajianRabu, 29 Juni 2022 | 17:30

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

KajianKamis, 30 Juni 2022 | 08:00

Ulama Afghanistan Desak Internasional Akui Pemerintahan Taliban
Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 16:00

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

MCTVSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:35