Willy Baleg: UU TPKS Beri Penegasan ke Undang-undang Kekerasan Seksual

POLKAM  KAMIS, 28 APRIL 2022 | 00:10 WIB

Willy Baleg: UU TPKS Beri Penegasan ke Undang-undang Kekerasan Seksual

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bakal memberikan penegasan lebih pada undang-undang lainnya yang telah mengatur beberapa jenis kekerasan seksual.

Demikian dikatakan, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya dalam keterangannya, Rabu (27/4).

Kendati UU TPKS berpotensi tumpang tindih dengan UU lainnya yang telah mengatur beberapa jenis kekerasan seksual, seperti UU Pornografi, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan UU Perkawinan, namun menurut Willy, regulasi ini memberikan penegasan, terutama terkait dengan pidana tambahan yang memperberat hukuman bagi pelaku.

“UU TPKS ini memberikan penegasan. Selain penegasan, aturan ini menjadi bentuk landasan hukum (legal standing) bagi aparat penegak hukum," ujar dia.

Di samping itu, tambah dia, UU TPKS memiliki hukum acara pidana sendiri yang membedakan dengan produk legislasi lain.

“Jadi, kekuatan dari UU TPKS ini ada pada hukum acara pidana di mana cukup dengan satu alat bukti itu bisa diproses,” kata Willy.

Hal tersebut, lanjut dia, diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS yang di dalamnya disebutkan bahwa keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

“Ini memberikan semacam perlindungan kepada korban, saksi korban, keluarga korban, kaum disabilitas, dan anak-anak. Kesaksian mereka dalam hukum acara pidana itu sangat memudahkan mereka," jelas Willy.

Dengan demikian, menurut dia, UU TPKS merupakan undang-undang yang memiliki perspektif korban dan berpihak kepada korban secara luar biasa.

Willy menyampaikan bahwa UU TPKS bisa menjadi rujukan UU lain yang memuat aturan tentang tindak kekerasan seksual.

Hal tersebut, katanya, menjadikan UU TPKS tidak bertentangan, meskipun bisa menimbulkan tumpang tindih dengan UU lain.

“Jadi, kekerasan seksual atau jenis kekerasan seksual yang ada di beberapa undang-undang yang sudah ada bisa menggunakan hukum acaranya merujuk kepada TPKS,” kata Willy.[tyo]


Komentar Pembaca