Pimpinan Komisi IX DPR Apresiasi Kinerja BP2MI yang Mampu Lindungi Hak PMI

Sosial  JUMAT, 22 APRIL 2022 | 06:50 WIB

Pimpinan Komisi IX DPR Apresiasi Kinerja BP2MI yang Mampu Lindungi Hak PMI

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena/Net

Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi kinerja Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani karena dinilai mampu melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kerja BP2MI berjalan baik membantu PMI," kata Melki dalam keterangannya, Kamis (21/4).

BP2MI melakukan sejumlah terobosan termasuk pemberantasan mafia penempatan tenaga kerja secara ilegal, mampu membangun sistem pengawasan yang terintegrasi melalui command center.

Ia mengatakan BP2MI mampu bertransformasi di era kepemimpinan saat ini. Buktinya BP2MI berhasil membangun sistem pengawasan dan perlindungan berbasis data.

"Kami apresiasi terobosan dan langkah BP2MI dalam melindungi PMI di luar negeri termasuk program command center," ujarnya pula.

Terpisah, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengatakan bangsa ini telah diperlihatkan kinerja yang baik dari BP2MI. Meskipun diberikan anggaran yang sedikit oleh negara, namun tidak menghalangi lembaga itu dalam membuat inovasi dan terobosan.

"Saya kira kita semua diperlihatkan kinerja positif yang dilakukan BP2MI saat ini. Dengan anggaran yang sedikit, namun tugas pokok dan fungsinya mampu dilaksanakan dengan baik," ujarnya pula.

Menurut dia, BP2MI muncul ke permukaan dan menjadi lembaga yang dapat diandalkan melindungi dan mengawasi PMI. Tidak hanya itu, masalah klasik yakni penempatan PMI secara ilegal turut menjadi perhatian Kepala BP2MI Benny Rhamdani.

"Itu komitmen yang sangat baik menurut saya. BP2MI juga telah berhasil memberikan pelayanan dalam pemulangan PMI dengan fasilitas yang sangat baik," katanya lagi.

Politisi PDI Perjuangan itu menekankan kepada BP2MI supaya tidak berpuas diri dengan seluruh capaian gemilang tersebut. Sebab tantangan selalu hadir terhadap pengawasan dan pelayanan hak-hak PMI.

"Salah satu tantangan yang juga berhasil ditangani BP2MI dengan menghadirkan command center yang terintergrasi sistem yang menjadi big data PMI kita. Itu langkah positif untuk mengetahui saudara kita yang bekerja di luar negeri mulai dari asal, tempat bekerja, jenis perusahaan, bosnya juga penyalurnya," katanya pula.

Berbekal sistem tersebut, kata dia, maka Pemerintah melalui BP2MI mampu meningkatkan pengawasan dan antisipasi persoalan terkait PMI.

"Maka kendali kita untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sehingga BP2MI akan semakin mudah menanganinya. PR ke depan, ini kan sudah terdeteksi dengan baik untuk PMI yang bekerja formal dan yang tidak formal pun harus mendapatkan perhatian serupa," ujarnya.

Misalnya mengenai PMI di Malaysia yang sekitar dua pertiga bekerja di luar pekerjaan formal. "Nah ke depan itu semua harus turut masuk dalam command center BP2MI," katanya lagi.

Ia juga mengapresiasi sikap tegas Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang tidak memberikan ampun bagi jajarannya yang melenceng dari ideologi bangsa. "Saya kira siapa pun pemimpin harus bersikap demikian, intoleransi dan anti-Pancasila harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia menegaskan.[tyo]


Komentar Pembaca