KPK Cuma Berani Usut Kasus Bupati, Kalau Kejagung Kasus Besar

Hukum  KAMIS, 21 APRIL 2022 | 01:45 WIB

KPK Cuma Berani Usut Kasus Bupati, Kalau Kejagung Kasus Besar

Koordinator MAKI Boyamin Saiman/Net

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya berani menangani kasus tindak pidana korupsi yang menyeret bupati.

Pernyataan itu disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil menetapkan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak kelapa sawit.

"Selama ini tidak ada perubahan maka KPK hanya beraninya terhadap bupati. Lama-lama camat, lama-lama lurah," kata Boyamin Saiman, Rabu (20/4).

Boyamin pun membandingkan KPK dengan Kejagung yang berhasil menangani kasus besar lainnya. Seperti korupsi Jiwasraya hingga ASABRI. Menurutnya, kinerja KPK semakin menurun.

"Mulai dari kasus Jiwasraya, dulu itu sebenernnya udah ditangani KPK, tapi KPK gak berani dengan alasan itu Undang-Undang Pasar Modal," kata Boyamin.

Selain itu, kata Boyamin, Kejagung juga berani mengusut kasus pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan dugaan korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat.

"Kalau KPK, yang kasus Helikopter AW-101 malah gak jelas juntrungannya. Bahkan ada yang dihentikan di POM dan mereka tidak mampu melakukan koordinasi. Sementara Kejaksaan Agung yang satelit dan tunjangan wajib perumahan yang menyangkut oknum TNI, itu tetap diproses dan sudah jalan penetapan tersangka juga yang kasus tunjangan wajib perumahan," kata Boyamin.

Adapun beberapa faktor yang menurut Boyamin menjadi penyebab menurunnya kualitas KPK. Di antaranya, Revisi Undang-Undang KPK, dipecatnya 57 pegawai dari KPK setelah tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kemudian, terkait kontoversi darj dua Pimpinan KPK yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Di mana, Ketua KPK Firli Bahuri dinyatakan terbukti melanggar kode etik terkait penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi.

Sementara, Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli terbukti melanggar kode etik, yaitu menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang berperkara di KPK.

"Jadi memang terjadi penurunan yang hebat kualitas dari KPK," kata Boyamin.

Saat ini, Boyamin mengaku lebih sering melaporkan kasus dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng.

Empat tersangka itu ialah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT.

Selain itu, General Manager PT Musim Mas berinisial PT; dan Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA.

"Dengan telah ditemukannya alat bukti cukup yaitu dua alat bukti, sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP, hari ini jaksa penyidik menetapkan tersangka," kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa, (19/4).[tyo]


Komentar Pembaca
Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Sabtu, 02 Juli 2022 | 18:50

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Jumat, 01 Juli 2022 | 15:30

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

EkonomiKamis, 30 Juni 2022 | 11:15

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

IslamtainmentSabtu, 02 Juli 2022 | 08:45

Herman Deru Komitmen Dorong Pemda Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

KajianRabu, 29 Juni 2022 | 17:30

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

KajianKamis, 30 Juni 2022 | 08:00