DPR: Nilai Manfaat Keuangan Haji Cukup Besar

Ekonomi Syariah  SENIN, 18 APRIL 2022 | 17:00 WIB

DPR: Nilai Manfaat Keuangan Haji Cukup Besar

Komisi VIII DPR RI mengatakan, perlu disosialisasikan ada nilai cukup besar dari biaya haji yang telah disetorkan jamaah.  Karena nilai manfaat keuangan haji yang disepakati antara Pemerintah dengan DPR sebesar Rp 41.053.216,24 itu, jamaan cuma bayar Rp 39.886.009.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat mengunjungi Asrama Haji Transit Yogyakarta di Jalan Lingkar Utara, Sinduadi, Mlati, Sleman, kemarin, di mana ia mengatakan, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) totalnya mencapai Rp 81.747.844,04 per jamaah.

"Karena ada nilai manfaat keuangan haji yang disepakati antara Pemerintah dengan DPR sebesar Rp 41.053.216,24 per jamaah, sehingga biaya yang dibayar langsung rata-rata per jamaah sebesar Rp 39.886.009," katanya.

Ia menambahkan, “Kami ingin agar Kemenag mengedukasi masyarakat luas bahwa ada nilai manfaat yang cukup besar bagi jamaah, sehingga rata-rata tiap jamaah hanya membayar Rp 39.886.009."

Hal ini menurutnya cukup penting dijelaskan agar jamaah mengetahui dana haji yang telah disetorkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah.

“Itu pun bagi jamaah haji lunas tunda tahun 2020, selisih Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH sekitar Rp 4,6 juta tidak dibebankan kepada jamaah,” ungkap Diah.

“Seperti yang disampaikan Menag Yaqut, penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account,” tuturnya.

Di sisi lain, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief dan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab yang turut hadir langsung dalam kesempatan ini menyebut jika pihaknya saat ini tengah menyusun roadmap pengembangan Asrama Haji.

“Sebab Asrama Haji di Indonesia efektif digunakan hanya 3 bulan, sisanya 9 bulan mau dipakai untuk apa. Ini yang sedang kami susun,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag DIY Masmin Afif menjelaskan rencana pembangunan Asrama Haji DIY di Kulon Progo.

“Sebab Asrama Haji Transit ini terdampak pembangunan jalan tol, dari empat gedung ada dua gedung yang terdampak pembangunan,” ujarnya.

Dari 10 hektar tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan Asrama Haji baru, imbuhnya, 7 hektar di antaranya akan dipinjami pihak Kraton Yogyakarta.

“Serat Kekancingan lahan seluas 7 hektar saat ini sedang diproses Kraton, sedang sisanya 3 hektar tentu kami memerlukan dukungan dari banyak pihak,” sambungnya.

Hadir dalam kesempatan ini sejumlah anggota DPR RI Komisi VIII yakni I Komang Koheri, My Esti Wijayanti, Subarna dan Sri Wulan. Selain itu hadir pula Ketua DPRD Bantul Hanung Rahardjo, Kabag Tata Usaha Kemenag DIY Muntolib, Kabid PHU Nadhif dan jajaran. Kunjungan dari Komisi VIII DPR RI ini merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan IV Tahun 2021-2022.[ros]

 


Komentar Pembaca