DPR: Revisi UU Kepariwisataan Perlu Segera Dilakukan

POLKAM  KAMIS, 14 APRIL 2022 | 05:30 WIB

DPR: Revisi UU Kepariwisataan Perlu Segera Dilakukan

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjafudian/Net

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjafudian menilai jika peraturan terkait kepariwisataan Indonesia perlu untuk direvisi. Hal ini lantaran adanya perubahan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-10.

Diketahui, sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022, RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) mulai memasuki babak pembahasan awal. RUU Kepariwisataan tersebut merupakan usulan dari Komisi X DPR RI melalui surat Nomor 549/KOM.X/11/2021, tanggal 8 November 2021.

“Sektor pariwisata menyedot banyak tenaga kerja dan memiliki multiplier effect yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, contohnya akomodasi, kuliner, perdagangan, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang kompetitif terkait daya saing kepariwisataan di tingkat internasional,” papar Hetifah dalam keterangannya, Rabu (13/4).

“Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mengubah trend pariwisata nasional. Contohnya, sekarang ada trend wisata olahraga dan wisata kesehatan. Perkembangan teknologi juga mengharuskan dunia pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan platform digital,” tambahnya.

Menurut Hetifah, peran sektor pariwisata yang terhadap ekonomi nasional perlu dilakukan perubahan agar dapat maksimal. Apalagi ada beberapa permasalahan di UU Kepariwisataan.

“Masalah regulasi antara pusat-daerah, kelembagaan pariwisata, serta sumber daya manusia yang belum optimal menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar legislator Dapil Kaltim ini.

Terakhir, Hetifah nilai bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait RUU Kepariwisatan perlu digencarkan.

“UU Kepariwisataan bukan sesuatu yang baru. Maka sangat penting untuk dapat meyakinkan kepada publik bahwa perubahan UU ini diperlukan. Jangan seperti RUU Sistem Pendidikan Nasional yang gaduh di masyarakat. Argumen terkait latar belakang urgensi perubahan UU Kepariwisataan harus bisa meyakinkan agar dapat diterima masyarakat,” tandas politikus Golkar ini.[tyo]


Komentar Pembaca
Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Sabtu, 02 Juli 2022 | 18:50

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Jumat, 01 Juli 2022 | 15:30

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

EkonomiKamis, 30 Juni 2022 | 11:15

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

IslamtainmentSabtu, 02 Juli 2022 | 08:45

Herman Deru Komitmen Dorong Pemda Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

KajianRabu, 29 Juni 2022 | 17:30

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

KajianKamis, 30 Juni 2022 | 08:00

Ulama Afghanistan Desak Internasional Akui Pemerintahan Taliban
Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 16:00

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

MCTVSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:35