DPR: Revisi UU Kepariwisataan Perlu Segera Dilakukan

POLKAM  KAMIS, 14 APRIL 2022 | 05:30 WIB

DPR: Revisi UU Kepariwisataan Perlu Segera Dilakukan

Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjafudian/Net

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjafudian menilai jika peraturan terkait kepariwisataan Indonesia perlu untuk direvisi. Hal ini lantaran adanya perubahan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-10.

Diketahui, sesuai dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022, RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) mulai memasuki babak pembahasan awal. RUU Kepariwisataan tersebut merupakan usulan dari Komisi X DPR RI melalui surat Nomor 549/KOM.X/11/2021, tanggal 8 November 2021.

“Sektor pariwisata menyedot banyak tenaga kerja dan memiliki multiplier effect yang besar bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, contohnya akomodasi, kuliner, perdagangan, transportasi, dan pergudangan. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang kompetitif terkait daya saing kepariwisataan di tingkat internasional,” papar Hetifah dalam keterangannya, Rabu (13/4).

“Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mengubah trend pariwisata nasional. Contohnya, sekarang ada trend wisata olahraga dan wisata kesehatan. Perkembangan teknologi juga mengharuskan dunia pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan platform digital,” tambahnya.

Menurut Hetifah, peran sektor pariwisata yang terhadap ekonomi nasional perlu dilakukan perubahan agar dapat maksimal. Apalagi ada beberapa permasalahan di UU Kepariwisataan.

“Masalah regulasi antara pusat-daerah, kelembagaan pariwisata, serta sumber daya manusia yang belum optimal menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujar legislator Dapil Kaltim ini.

Terakhir, Hetifah nilai bahwa sosialisasi kepada masyarakat terkait RUU Kepariwisatan perlu digencarkan.

“UU Kepariwisataan bukan sesuatu yang baru. Maka sangat penting untuk dapat meyakinkan kepada publik bahwa perubahan UU ini diperlukan. Jangan seperti RUU Sistem Pendidikan Nasional yang gaduh di masyarakat. Argumen terkait latar belakang urgensi perubahan UU Kepariwisataan harus bisa meyakinkan agar dapat diterima masyarakat,” tandas politikus Golkar ini.[tyo]


Komentar Pembaca