PDIP Minta Pemprov DKI Lindungi Warga Marunda

Nasional  SABTU, 09 APRIL 2022 | 14:42 WIB | Aldi Rinaldi

PDIP Minta Pemprov DKI Lindungi Warga Marunda

Net

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk segera melindungi warga Marunda, Jakarta Utara yang terpapar polusi batu bara dari PT Karya Citra Nusantara (KCN). 

"Makanya saya katakan Pemprov DKI wajib untuk melindungi warganya, karena debu batubara itu kasat mata, warnanya item, nempel, jadi sudah tidak perlu lagi penelitian khususnya," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak di Jakarta, Sabtu (9/4/2022). 

Jhonny biasa disapa mengatakan, sudah sekian lama bahkan betahun-tahun Pemprov DKI tidak memikirkan warganya khusunya yang terkena dampak polusi batu bara di Marunda, Jakarta Utara. 

"Kenapa tidak memikirkan warganya, sementara warganya sudah cidera dengan debu itu, ada yang ISPA, gatal-gatal, bahkan ada yang kena kornea mata," kata Jhonny. 

Jhonny pun meminta, jika Pemprov DKI mempunyai saham di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang menjadi induk dari PT Karya Citra Nusantara (KCN), seharusnya Pemprov DKI harus melindungi warganya. 

"Justru karena itu ada atau tidak Pemprov harus melindungi warganya, kalo Mereka tidak ada, bukan saja lalai, mereka ada proses pembicaraan," ucapnya. 

Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemprov DKI dapat lebih memperhatikan warganya, khusnya yang terdampak polusi batu bara. 

"Sudah sepersekian tahun, kenapa tidak memikirkan warganya, sementara warga nya sudah cidera dengan debu itu, ada yg ISPA, gatal-gatal, bahkan ada yang kena kornea mata," tuturnya. 

Justru, lanjut dia Politikus PDIP ini mengatakan, mau itu ada atau tidak, seharusnya Pemprov DKJ harus melindungi warganya. 

"Kalo Mereka tidak ada, bukan saja lalai, mereka ada proses pembicaraan," tandas Jhonny. 

Kemudian Jhonny berharap, jika sudah ada tiga perusahaan yang dikenakan sanksi akibat pencemaran polusi baturabara. Maka, pihaknya mendorong Pemprov DKI untuk mengawasi sampai tuntas dan tidak ada warga yang sakit akibat terpapar polusi batu bara dari pihak-pihak perusahaan yang tidak bertanggung jawab. 

"Sekarang kan sudah dikenakan Sanksi ke 3 perusahaan, kami minta Pemprov tegas tindak itu. Sebelum itu sampai tuntas, jgn sampe debu itu masih ada, karena debu itu masih ada," pungkas Jhonny. 

Diberitakan seblumnya, Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (F-MRM) Didi Suwandi, meminta Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara memberikan sanksi kepada perusahaan bongkar muat lain yang juga menyebabkan pencemaran abu batu bara. 

Ia mengatakan debu batu bara menjadi persoalan yang utama bagi masyarakat Marunda, namun untuk menentukan sebab-musababnya merupakan wewenang Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. [Irm]


Komentar Pembaca