Pengembangan EBT yang Mahal Malah Akan Timbulkan Problem Baru untuk Negara

POLKAM  SELASA, 29 MARET 2022 | 01:15 WIB

Pengembangan EBT yang Mahal Malah Akan Timbulkan Problem Baru untuk Negara

Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun/Net

MoeslimChoice. Komisi VI DPR menyoroti program pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk menggantikan pembangkit listrik dari fosil yang dilakukan oleh PT PLN (Persero).

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun, pengembangan program EBT ini, ke depannya justru menimbulkan problem baru dan menjadi beban negara.

“Masalahnya, investasi pembangkit listrik EBT ini masih mahal ketimbang dari fosil, yakni batu bara dan minyak bumi,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat dengan Dirut PT PLN Darmawan Prasojo di ruang rapat Komisi VI DPR, Kompleks Parlemen, Senin (28/3).

Politikus NasDem ini mengatakan, dengan mahalnya biaya investasi, maka otomatis Tarif Dasar Listrik (TDL) akan ikut menjadi mahal. Akibat dari itu pemerintah pun diharuskan memberikan subsidi energi yang tidak kecil nilainya dan bisa membebani APBN.

“Invetasi EBT ini sangat tinggi jadi pasti akan perlu subsidi energi. Nah ini membuat beban APBN semakin berat. Dampaknya juga akan kepada rakyat. Negara jadi terbebani,” ujarnya.

Legislator dari Dapil Sumsel III ini menjelaskan, masalah lain dari pengembangan EBT dapat dilihat dari pertumbuhan konsumsi listrik yang belum signifikan. Sehingga hal ini membuat PLN kelebihan pasokan listrik. Apalagi dengan skema take for pay, dimana PLN yang harus membeli. Oleh karena itu, lanjut Rudi, dengan porsi EBT yang lebih dominan, maka harus ada cadangan pasokan yang bisa diandalkan.

“Pak Dirut PLN tadi, menyebutkan bahwa pernah terjadi kendala cadangan EBT di Eropa, sehingga membuat situasi jadinya amburadul," jelas Rudi.

Yang perlu diperhatikan juga, sambungnya, bahwa pengembangan EBT harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian rakyat. Kalau, rakyat sedang susah seperti sekarang ini, namun harga jual listrik mahal, tentu harus dipikirkan dampaknya.

“Pengembangan listrik EBT ini, jangan kemudian menjadikan Indonesia sebagai pasar barang Impor. Apalagi  Presiden Jokowi tidak suka dengan impor-impor, karena peralatan EBT ini mayoritas masih barang impor,” imbuh Rudi.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan ketidakstabilan energi baru terbarukan memberikan tekanan terhadap sistem pembangkit listrik, sehingga diperlukan sistem digital untuk mengatasi tekanan itu.

"Dengan masuknya era energi baru terbarukan berbasis alam, angin kencang listrik naik, angin sepoi-sepoi listrik turun, kami harus mengimbangi itu, tentu saja kami harus membangun sistem digital. Untuk itu, selama dua tahun ini kami fokus melakukan digitalisasi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin, (28/3).

Lebih jauh Darmawan menjelaskan dulu fluktuasi listrik hanya terjadi pada demand saja, yaitu siang konsumsi listrik naik, sore turun, malam hari naik lagi, dan tengah malam konsumsi listrik turun.

Ketika masuknya pembangkit EBT, seperti listrik tenaga surya dan angin yang bersifat intermitten, membuat perseroan kian sering mengatur pengoperasian pembangkit listrik saat PLTS memproduksi listrik, maka pembangkit energi fosil yang dimiliki PLN akan diturunkan, lalu saat jam 2 siang produksi listrik PLTS turun, maka pembangkit energi fosil dipacu untuk menghasilkan listrik.

"Di pembangkit ada 5.000 sensor, dari 5.000 sensor itu harus dibangun suatu expert system, ini kepanasan, tekanan kurang, dan lain-lain langsung dilakukan koreksi. Tanpa adanya digitalisasi pembangkit tersebut, pembangkitnya menjadi kurang efisien," imbuhnya.[tyo]


Komentar Pembaca