Warga Masih Alami Dampak Polusi dari PT KCN, PAN Desak Pengobatan

Nasional  SENIN, 21 MARET 2022 | 09:30 WIB

Warga Masih Alami Dampak Polusi dari PT KCN, PAN Desak Pengobatan

Net

Akibat polusi batu bara PT Karya Citra Nusantara (KCN) di Marunda, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan masih ada warga yang mengalami iritasi mata dan sakit pernapasan.

Meskipun PT KCN telah diberi sanksi, PAN DKI Jakarta meminta agar PT KCN yang menjadi biang kerok polusi itu bertanggung jawab terhadap pengobatan warga yang terdampak.

"Bukan hanya sanksi, tapi bagaimana perusahaan itu diwajibkan memberikan pengobatan kepada warga sekitar yang terdampak. Tanggung jawab kan, setiap perusahaan kan punya CSR, bagaimana CSR itu diberikan," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PAN Riano P Ahmad kepada wartawan, Minggu (20/3/2022).

Riano mengatakan perlu ada peningkatan sanksi apabila PT KCN belum ada itikad untuk melakukan perbaikan. Riano mengatakan pemberian sanksi lebih lanjut perlu diberikan.

"Artinya dari sanksi itu ada jangka waktu, dari sanksi administrasi jangka waktunya beberapa bulan nih, atau beberapa hari baru ditingkatkan sanksinya apabila belum ada perbaikan, apabila belum ada itikad baik dari kegiatan usaha itu untuk mengurangi efek-efek gangguan," katanya.

"Dan kalau dipandang sesuai aturan harus diberikan sanksi selanjutnya ya kenapa tidak," imbuhnya.

Lebih lanjut, Plt Ketua Umum Bamus Betawi itu menekankan bahwa setiap jenis kegiatan usaha harus memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Dia meminta ada Pemprov meninjau izin AMDAL PT KCN itu.

"Tentunya semua jenis kegiatan, apalagi kegiatan pertambangan, yang pertama Pemprov harus melihat sisi perizinannya apakah sesuai dengan analisis dampak lingkungan, dampak kepada warga sekitar, pertama kita lihat izinnya masih berlaku atau sesuai nggak," katanya.

Selain itu, Riano menilai Pemprov DKI juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan yang menyebabkan polusi batu bara itu. Dia menekankan bahwa Pemprov DKI harus melindungi warga.

"Kedua kalau izin masih sesuai, faktor pengawasan juga harus dilakukan. Apalagi sekarang terkena dampak itu kan kepada warga, ada anak-anak, sampai gangguan kesehatan itu terjadi tentunya bukan hanya pemberian sanksi saja, tapi bagaimana Pemprov melindungi warga sekitar dengan memberikan pengobatan," jelasnya. [Irm]


Komentar Pembaca