Berkaca dari Kasus Edhy Prabowo, Hukuman Alex Noerdin Harusnya Lebih Ringan

Hukum  JUMAT, 11 MARET 2022 | 15:00 WIB | Rahmad Romli

Berkaca dari Kasus Edhy Prabowo, Hukuman Alex Noerdin Harusnya Lebih Ringan

Alex Noerdin/ MoeslimChoice

MoeslimChoice. Berkaca dari putusan kasasi terpidana jual beli lobster Edhy Prabowo menjadi cermin penindakan korupsi di Indonesia sangat mengedepankan kemanusiaan dan jasa pelaku korupsi kepada negara. Edhy Prabowo yang dihukum 9 tahun penjara pada tingkat banding dikurangi hukumannya menjadi 5 tahun pada tingkat kasasi.

Terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat,  khususnya bagi nelayan menurut majelis Hakim Agung.  Putusan ini menunjukkan betapa majelis hakim sangat manusiawi dan mengingatkan akan jasa seseorang.

"Putusan majelis hakim ini harus juga menjadi acuan pada perkara yang menjerat mantan Gubernur Sumsel Alek Noerdin dan kawan-kawan. Karena kita tahu bahwa jasa Alex Noerdin untuk negara khususnya di Sumatera Selatan sangat besar,” ucap penggiat anti korupsi Feri Kurniawan yang juga menjabat sebagai Koordinator Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (KMAKI).

Dikatakan Feri, Alex Noerdin adalah tokoh besar Sumsel yang sangat berjasa kepada masyarakat Sumsel dan juga mengangkat nama Indonesia di dunia olahraga. Bahkan bila dibandingkan dengan tersangka lobster, Edhy Prabowo  maka jasa Alex Noerdin jauh di atasnya.

“Kalau pertimbangan hakim adalah kemanusian maka hukum itu harus adil ke semua pihak tanpa memandang status politik dan siapa dia sesuai makna equality before the law. Siapa Edhy Prabowo maka siapa pula Alex Noerdin walaupun dari parpol yang berbeda karena semua harus setara,” tegas Feri.

Seperti diketahui meski proses hukum yang menimpa mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin belum sampai pada putusan namun Anggota DPR RI ini didakwa dengan pasal berlapis dan dianggap sebagai aktor dalam kasus penjualan gas negara di Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) yang merugikan negara lebih dan dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Tipikor Palembang. 

Alex didakwa merugikan negara sebesar US$30 juta atau sekitar Rp 450 miliar lebih dalam penjualan gas pada periode 2010-2019, dan diduga menerima suap Rp4,8 miliar pada pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang yang merugikan negara hingga mencapai Rp 68 miliar.

Sementara putusan pemangkasan hukuman terhadap Edhy Prabowo dianggap sebagai preseden buruk terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menilai , ada beberapa pendekatan untuk menjawab apakah putusan MA tersebut menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi. Pertama, penjelasan juru bicara MA yang mengatakan bahwa faktor jasa dari mantan Menteri KKP terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan begitu besar.

 

"Akhirnya saya mengambil konklusi bahwa ini (putusan MA) menjadi preseden yang buruk apalagi ini di level MA yang produknya dianggap sebagai yurisprudensi," kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/3).

Pangeran mempertanyakan, apakah di level MA masih bisa menilai secara judex facti padahal selama ini MA adalah menilai secara judex juris.

"Karena itu menjadi aneh secara hukum hal tersebut menjadi pertimbangan padahal secara tugas dan fungsi siapapun jadi pejabat tentu amanah yang di emban harus menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Dia menjelaskan, pendekatan kedua yaitu tindak pidana yang dilakukan dalam kondisi pandemi, semua pihak sempat heboh bagaimana hukum mengatur apabila korupsi dilakukan saat negara dalam keadaan darurat tentu hukumannya semakin berat.

Menurut dia, apakah itu menjadi pertimbangan, sehingga Putusan MA tersebut tidak logis.

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman pidana penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo) menjadi 5 tahun penjara dari yang sebelumnya 9 tahun.

"Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai pidana yang dilakukan kepada terdakwa dan lamanya pidana tambahan menjadi: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Edhy Prabowo dengan penjara selama 5 tahun dengan pidana dena sebesar Rp400 juta dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata juru bicara MA Andi Samsan Nganro di Jakarta, Rabu (9/3).

Putusan kasasi tersebut diputuskan pada 7 Maret 2022 oleh majelis kasasi yang terdiri dari Sofyan Sitompul selaku ketua majelis, Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani masing-masing selaku anggota.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok," ungkap Andi.

Terdapat sejumlah hal yang menjadi pertimbangan majelis kasasi sehingga mengurangi vonis Edhy Prabowo tersebut.

"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan terdakwa sehingga perlu diperbaiki dengan alasan bahwa pada faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan RI sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan," demikian disebutkan hakim.

Menurut hakim, Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 56/PERMEN-KP/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan No 12/PERMEN-KP/2020. [rhd]


Komentar Pembaca