Varian Omicron Berdampak pada Perekonomian Indonesia

Ekonomi  SENIN, 14 FEBRUARI 2022 | 09:45 WIB

Varian Omicron Berdampak pada Perekonomian Indonesia

Net

Indonesia terus dihantui penambahan kasus COVID-19 yang didominasi varian Omicron. Kondisi itu dikhawatirkan bisa saja berdampak pada perekonomian Indonesia.

Hal tersebut juga diprediksi bisa menjadi pemicu dilakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lagi, hingga risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di beberapa perusahaan.

Perlukah adanya PPKM Darurat?

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad memprediksi pemerintah akan menaikkan level PPKM, terlebih di beberapa wilayah juga sudah melakukan pembatasan walaupun tidak seketat pada saat varian Delta kemarin.

"Implikasi, katakanlah jika sampai Maret berarti akan terjadi sedikit perlambatan ekonomi. Yang seharusnya kita bisa pulih, malah justru akan terlambat di Februari-Maret di awal 2022. Misalnya, kantor kan sudah 25% di Jakarta, beberapa wilayah tinggi sudah mengendorkan aktivitas ekonomi karena PPKM level yang naik," jelasnya, Minggu (02/13/2022).

Tauhid juga mengingatkan walaupun ekonomi saat ini sedang pulih, kesehatan adalah hal yang tetap perlu diutamakan.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengungkapkan, diperkirakan puncak Omicron terjadi di akhir Februari ini, dan siap melandai pada Maret. Kemudian, masuk April diperkirakan akan normal kembali.

Mengurangi Mobilitas Masyarakat

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, mengatakan ketika mencapai puncak pandemi memang akan mengurangi mobilitas masyarakat.

"Harusnya sekarang memang sudah ada pembatasan yang lebih ketat mengingat tambahan kasus positif sudah mencapai 50 persen lebih. Tapi, nampaknya pemerintah masih tidak terlalu khawatir dengan kondisi omicron saat ini, karena juga gak berdampak kepada kasus rawat di rumah sakit kok. Makanya mobilitas masyarakat masih lumayan tinggi," ujar Nailul, Minggu (02/13/2022).

Ketika diperkirakan mencapai puncak, ia memprediksi ekonomi memang akan melambat, namun tidak terlalu dalam. Faktornya ada dua penyebab konsumsi melambat, pertama orang takut tertular, kedua adalah PHK karena usaha pada tutup.

Nampaknya faktor kedua tidak terjadi pada kasus Omicron, karena pemerintah lebih memilih tidak terlalu ketat menanggapi situasinya, demi ekonomi karena dunia usaha dan bisnis tetap berjalan.

Sementara itu dalam lingkup dunia usaha, Nailul menjelaskan, kebijakan pemerintah tampaknya tak terlalu berpengaruh, hal itu bisa dilihat dari tidak terlalu ketatnya PPKM level 3 ini.

Di sisi lain, masyarakat juga dihimbau untuk lebih tetap menjaga prokes, dan meminimalisir kegiatan lapangan yang bisa dilakukan secara online.

"Namun, saat ini harus disiasati juga dengan pengetatan kegiatan. Misal rajin untuk cek swab dan sebagainya agar tidak terjadi outbreak. Dan jika diketatkan lagi mobilitas, maka yang bisa dilakukan dunia usaha kalau bisa online ya online sih. Tapi, kalau untuk pabrik saya rasa prokes ketat jadi pilihan utama," imbuhnya.

Seberapa besar kemungkinan risiko terjadinya PHK?

Executive Director Lembaga Riset Independen dan Otonom INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan, kemungkinan terjadinya PHK ada, namun jumlahnya cukup kecil.

"Kalau dibilang tidak ada, saya kira ada. Namun, dampak dan jumlahnya tidak sebesar varian Delta kemarin, karena periodenya ini lebih singkat," ujarnya.

Menurutnya, puncak Omicron sangat singkat dan implikasi penurunan omset maupun pekerjanya, tidak sebesar tahun 2021 yang lalu.

Senada dengan Tauhid, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah juga menjelaskan bahwa risiko terjadinya PHK sesungguhnya sangat kecil.

"PHK itu juga bukan pilihan yang baik. Gelombang ketiga itu kan diperkirakan berlangsung singkat. Kalaupun terpaksa dilakukan pengetatan PPKM, ya perusahaan-perusahaan tidak perlu melakukan PHK," jelasnya.

Lebih lanjut, Pitter juga menganggap apabila PHK dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang masih sehat secara finansial, itu justru termasuk hal yang merugikan.

"Biaya PHK itu besar, dan nantinya mereka harus merekrut kembali karyawan ketika pandemi sudah mereda dalam waktu singkat. Tidak ada kebutuhan untuk melakukan PHK," tutupnya. [Irm]


Komentar Pembaca
Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Sabtu, 02 Juli 2022 | 18:50

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Jumat, 01 Juli 2022 | 15:30

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

EkonomiKamis, 30 Juni 2022 | 11:15

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

IslamtainmentSabtu, 02 Juli 2022 | 08:45

Herman Deru Komitmen Dorong Pemda Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

KajianRabu, 29 Juni 2022 | 17:30

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

KajianKamis, 30 Juni 2022 | 08:00

Ulama Afghanistan Desak Internasional Akui Pemerintahan Taliban
Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 16:00

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

MCTVSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:35