MASIH PERDEBATKAN KRIPTO?

Baca Kembali Keputusan Ijtima Ulama MUI 2021

Ekonomi Syariah  KAMIS, 10 FEBRUARI 2022 | 15:55 WIB

Baca Kembali Keputusan Ijtima Ulama MUI 2021

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi melarang semua lembaga keuangan memberikan fasilitas bagi transaksi kripto. Banyak pihak menyesalkan keputusan tersebut, karena dianggap OJK mematikan bisnis kripto di Indonesia.

Bagi umat Islam sebetulnya tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi soal mata uang kripto atau crypto currency ini. Sebab Majelis Ulama Indonesia (MU), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah mengharamkannya.

 Ya. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis (11/11/2021), sudah membuat keputusan hukum uang kripto.

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat.

Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia.

Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum Cryptocurrency.

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Hukum Cryptocurrency adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

1.     Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

2.     Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil’ah secara syar’i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

    Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil’ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.[ros]


Komentar Pembaca