BPJPH dan KADIN Jajaki Sinergi Akselerasi Produk Halal Indonesia

Ekonomi Syariah  SABTU, 05 FEBRUARI 2022 | 14:45 WIB

BPJPH dan KADIN Jajaki Sinergi Akselerasi Produk Halal Indonesia

Pertemuan Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Arham dengan Ketua KADIN, M Arsjad Rasjid/Foto:Kemenag

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag, menjajaki sinergi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dalam akselerasi produk halal Indonesia. 

Sinergi ini dibahas dalam kunjungan Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham ke kantor KADIN di Jakarta. 

Kunjungan Aqil Irham diterima langsung oleh Ketua KADIN M. Arsjad Rasjid. 
"Ini silaturahim, sekaligus sebagai bagian dari upaya kita membangun sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi produk halal Indonesia," ungkap Aqil Irham di Jakarta, Kamis (3/2/2022). 

Aqil Irham mengatakan, bahwa BPJPH terus berupaya memperkuat sinergitas dengan seluruh stakeholder halal. Hal itu dimaksudkan, untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), serta penguatan ekosistem halal Nasional.

"Ada sejumlah hal yang harus kita lakukan, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, sebagai pusat produk halal nomor satu di dunia pada 2024 nanti. Salah satunya, adalah percepatan implementasi kewajiban sertifikasi halal," katanya.

Akselerasi sertifikasi produk halal, butuh kesiapan dan dukungan pihak terkait, mulai dari BPJPH sebagai badan penyelenggara JPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), MUI, para lembaga pendamping proses produk halal (PPH) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dan lainnya.

Selain itu, ketersediaan anggaran juga penting. UU Cipta Kerja dan PP 39/2021 mengatur, sertifikasi halal bagi pelaku UMK digratiskan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. 

Upaya sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan bersama untuk membangun kesadaran dan kesiapan pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal.

"Saat ini telah ada 3 LPH, ditambah 9 LPH baru. Namun tentu masih butuh memperbanyak LPH. Dalam hal ini saya juga mendorong KADIN untuk turut berperan," imbuh Aqil Irham.

Aqil Irham juga menyampaikan, bahwa pihaknya tengah mempercepat penyiapan tenaga pendamping PPH bagi UMK melalui pelatihan dan ToT. Dengan target 10 juta sertifikat halal, maka kebutuhan minimal tahun ini ada 100.000 pendamping PPH.

"Upaya ini sudah tentu juga harus didukung dengan pemanfataan teknologi informasi seperti adanya digitalisasi, sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif dan efisien," lanjut Aqil Irham.

Ketua KADIN, M. Arsjad Rasjid menyatakan, pihaknya sangat mendukung upaya BPJPH dalam percepatan program sertifikasi halal. Menurutnya, ada sejumlah hal yang dapat diperankan KADIN, mulai dari sosialisasi dan edukasi sertifikasi halal, hingga kolaborasi lain dalam implementasi sertifikasi halal. 

"Di KADIN, kami juga ada Wiki Wirausaha. (Dalam upaya mendukung percepatan) sertifikasi halal BPJPH bisa juga dilakukan melalui Wiki Wirausaha," kata M. Arsjad Rasjid.

Untuk membangun awareness sertifikasi halal, KADIN bisa melakukan sejumlah agenda edukasi dengan melibatkan  berbagai pihak terkait, termasuk e-commerce. 

"Kita bisa mengajak semua e-commerce untuk membangun awareness sertifikat halal ini. Perlu set waktu untuk mempertemukan semuanya," imbuhnya.

Untuk mewujudkan berbagai kolaborasi upaya tersebut, M. Arsjad Rasjid mengatakan, perlu adanya pembicaraan lebih lanjut antara KADIN dan BPJPH Kemenag. 

"Ini menjadi langkah awal untuk membuat MoU antara KADIN dan Kemenag," pungkasnya. [mt]


Komentar Pembaca
Alhamdulillah Indonesia Punya Vaksin

Alhamdulillah Indonesia Punya Vaksin

Senin, 27 Juni 2022 | 21:12

Hotman Paris Sowan Ke Ketua Mui

Hotman Paris Sowan Ke Ketua Mui

Senin, 27 Juni 2022 | 13:05