LBHM dan PSHK Minta Polri Tindak Tegas Praktik Perbudakan Bupati Langkat

Hukum  KAMIS, 27 JANUARI 2022 | 00:40 WIB

LBHM dan PSHK Minta Polri Tindak Tegas Praktik Perbudakan Bupati Langkat

Kerangkeng perbudakan Bupati Langkat/Net

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) meminta Polri menindak tegas dugaan praktik perbudakan oleh tersangka korupsi Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

"Kami meminta Polri untuk mengusut dan pertanggungjawaban hukum Bupati Terbit atas dugaan melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan orang," kata pengacara publik LBHM Aisya Humaida melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (26/1).

LBHM bersama PSHK juga meminta Polri untuk segera menutup tempat-tempat serupa tahanan yang seolah-olah sebagai tempat rehabilitasi narkotika atau panti sosial.

Ia berharap penutupan tempat itu melibatkan dan berkoordinasi dengan lembaga negara terkait guna memastikan hak-hak dasar para korban tidak terabaikan. khususnya perihal tempat tinggal yang layak serta menghindari stigma dari masyarakat.

Menurut dia, meskipun Bupati Terbit beralasan tempat itu terkait dengan rehabilitasi narkotika, justru tindakan tersebut menambah satu persoalan lagi mengenai pelanggaran aspek prosedur operasional dan legalitas.

"Ini dapat diancam pidana dengan Undang-Undang tentang Kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009, red.) atau peraturan perundang-undangan lainnya," ujarnya.

Selain itu, LBHM dan PSHK juga mendorong Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas Perempuan untuk mengintensifkan kembali kunjungan ke tempat-tempat penahanan atau serupa tahanan.

"Tujuannya untuk pencegahan penyiksaan kembali terjadi," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Selasa (18/1) menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Selain Bupati Langkat, lembaga antirasuah tersebut juga menangkap enam orang dari pemerintah dan swasta. Ketujuhnya kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.[tyo]


Komentar Pembaca
Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Rela Jalan Kaki Demi Naik Haji

Sabtu, 02 Juli 2022 | 18:50

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Mabuk Sambil Menghina Nabi Muhammad

Jumat, 01 Juli 2022 | 15:30

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

Cara Daftar MyPertamina, Bisa Offline

EkonomiKamis, 30 Juni 2022 | 11:15

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

Reaksi Refal Hady Masuk Nominasi 100 Pria Tertampan Dunia

IslamtainmentSabtu, 02 Juli 2022 | 08:45

Herman Deru Komitmen Dorong Pemda Optimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

Waktu dan Niat Puasa Dzulhijjah

KajianRabu, 29 Juni 2022 | 17:30

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

Ketika Mendapat Pujian, Baca Doa Ini

KajianKamis, 30 Juni 2022 | 08:00

Ulama Afghanistan Desak Internasional Akui Pemerintahan Taliban
Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Senangnya, Jamaah Haji Disambut dengan Bahasa Mereka

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 16:00

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

Real Madrid Diubah Jadi Real Masjid

MCTVSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Siang-malam Kebersihan dan Sterilisasi Masjidil Haram Dijaga

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:50

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Puncak Haji Bisa Terjadi Angin Debu Aktif

Kabar Tanah SuciSenin, 04 Juli 2022 | 15:35