Menakar Keterlibatan Korporasi Dalam Ibu Kota Negara Baru

BERITA  SABTU, 22 JANUARI 2022 | 22:50 WIB | Aldi Rinaldi

 Menakar Keterlibatan Korporasi Dalam Ibu Kota Negara Baru

Foto/net

Ambisi Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota hampir fakum akibat Indonesia babak belur dihajar pandemi COVID-19. Namun, geliat semangat ibu kota kembali dikebut usai pandemi mereda. 

Seperti diketahui, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU IKN). 

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mempertanyakan soal siapa yang berkepentingan atas pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru. 

Muslim mengatakan, bahwa pemindahan ibu kota dinilai tidak memiliki urgensi. Diapun, bertanya-tanya soal kepentingan pemindahan Ibu Kota Negara baru tersebut, dan mempertanyakan siapa pemilik lahan dan siapa yang akan diuntungkan dalam proyek ini .

"Apakah IKN ini memang sudah mendesak untuk segera dibangun? Apakah IKN bukan proyek para oligarki-pemodal-penguasa saat ini? Coba siapa pemilik lahan? Proyek ini dibangun pakai dana apa? Siapa yang diuntungkan dalam proyek IKN ini?," tanya Muslim, yang dikutip Moeslimchoice.com, Sabtu (22/1). 

Muslim juga menilai, kemungkinan proyek IKN akan berakhir seperti rumah hantu. Ia khawatir, apabila proyek IKN ini akan mangkrak dan menjadi beban negara. 

"Tidakkah IKN ini akan jadi rumah hantu dan beban negara di masa mendatang? Seperti Bandara Kertajati dan sebagainya?," ungkapnya. 

Seperti diketahui, dalam pemindahannya kala itu, Jokowi mengutarakan beberapa simpul utamanya, kenapa Ibu Kota harus dipindahkan, mulai dari bencana yang kerap menimpa Jakarta, pemerataan pembangunan, ketersediaan lahan, hingga dukungan penuh, yang katanya dari masyarakat lokal disana. 

Namun omongan Jokowi tak semanis ucapannya, apakah betul Ibu Kota Negara (IKN) baru itu untuk kepentingan rakyat? 

Diketahui, banjir adalah salah satu alasan Jokowi ingin memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. 

Melansir dari kanal Youtube Narasi Newsroom, kawasan baru yang nanti akan menjadi IKN akan terbagi menjadi 3 Wilayah. Pertama, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.596 hektar. Kedua, kawasan ibu kota negara seluas 56.181 hektar, dan ketiga, kawasan pengembangan IKN dengan luas 256.142 hektar. 

"Secara garis besar wilayah inilah yang akan dikelola badan otoritas IKN," ujar Narasi Newsroom yang dikutip, Sabtu (22/1). 

IKN terletak di wilayah perbukitan yang tersusun oleh batuan pasir, lempung dan batu bara. Untuk itu, karakteristik tanahnya jelek dalam menyerap air. 

Maka dari itu, Pemerintah membangun tiga bendungan sekaligus, untuk mengakali masalah kekurangan air di Ibu Kota Baru ini. 

Tiga bendungan yang akan dibangun adalah bendungan Sepaku-Semoi,  bendungan Selamayu, dan bendungan Batu Lekek.  Kendati, dua nama terakhir urung dibangun karena masalah dana. 

Disamping itu, sebagian lahan di Wilayah IKN itu telah dikuasai oleh izin-izin korporasi pada sektor kehutanan, pertanian ataupun pertambangan. 

Izin Pertambangan di dalam area IKN jumlahnya mencapai 144 izin konsesi tambang, beberapa di antaranya dimiliki elit di Jakarta seperti Luhut binsar Panjaitan; anak Setya Novanto, Reza Herwindo; Yusril Ihza Mahendra; hingga Bos Nikel pemilik Harita Group, Lim Hariyanto Wijaya Sarwono. 

Namun demikian, beberapa wilayah konsesi ini tumpang tindih dengan dua konsesi kehutanan milik Hashim djojohadikusumo lewat PT Kartika utama dan hak milik Sukanto Tanoto lewat PT ITCI Hutani Manunggal. 

Dari penguasaan area tersebut terlihat tumpang tindih antara korporasi, sehingga banyak pihak yang bertanya bagaimana skema pembebasan lahan yang ada di IKN tersebut. 

"Alhasil wacana tukar guling izin pun mencuat," katanya. 

Sebagai Informasi, Rapat Paripurma DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.  

Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN dan Ketua DPR Puan Maharani, sebagai pemimpin Rapat Paripurna DPR, meminta persetujuan anggota dewan yang hadir.  

"Selanjutnya kami akan tanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang IKN dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Puan kepada anggota dewan yang menghadiri Rapat Paripurna DPR, Selasa (18/1). [mt] 


Komentar Pembaca