Kantor Distamhut DKI Jakarta Digeledah Kejati, Riza Angkat Bicara

Nasional  SABTU, 22 JANUARI 2022 | 15:30 WIB | Aldi Rinaldi

Kantor Distamhut DKI Jakarta Digeledah Kejati, Riza Angkat Bicara

Foto: Aldi Rinaldi/MoeslimChoice.com

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini semua jajaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengetahui peraturan perundangan dan ketentuan yang ada. 

Tak terkecuali Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta yang kemarin, Jumat (21/1/2022) dilakukan penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Namun, dirinya juga menghormati pihak aparat hukum. 

"Kami juga menghormati dari pihak aparat hukum, apakah Kejaksaan, Kepolisian, KPK, Pengadilan, dan lain-lain," 

"Itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab. tentu kami hormati," tambah Riza. 

Dengan adanya kejadian seperti ini, Riza pun berharap tidak ada masalah dari pembebasan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. 

Kendati demikian, Riza menyerahkan semua kasus ini kepada pihak yang berwajib yang mengerti, memahami soal hukum. 

"Kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan tindakan apapun, mari kita saling hormati dan menghargai," tandas Riza. 

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan kepada kantor Dinas Pertamanan Hutan dan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta.   

Penggeledahan dilakukan atas dugaan tindak pidana korupsi Pembebasan Lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.   

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam mengatakan, dalam penggeledahan itu pihaknya banyak menyita barang bukti. 

Dalam fakta penyidikan Kejati DKI, pada 2018 Dinas Kehutanan DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp326,9 miliar yang bersumber dari Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.  

Anggaran tersebut, kata Ashari, digunakan untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur.  

"Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara olej Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp. 26.7 Miliar," ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (21/1). [Irm]


Komentar Pembaca