IKN Habiskan Ratusan Triliun, PKS: Miris Sekali, Ribuan Guru Honorer Nasibnya Terkatung-Katung

BERITA  RABU, 19 JANUARI 2022 | 23:05 WIB | Aldi Rinaldi

IKN Habiskan Ratusan Triliun, PKS: Miris Sekali, Ribuan Guru Honorer Nasibnya Terkatung-Katung

Foto/Net

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengkritik soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru, yang sudah disahkan DPR RI. 

Pasalnya, disamping pemindahan Ibu Kota yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 500 Triliun itu, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kesejahteraan. 

"Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka masih terabaikan. Sementara Pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan Ibu Kota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan." ujar Ledia Hanifa yang dikutip Moeslimchoice.com, Rabu (19/1). 

Menurutnya, persoalan guru honorer bak sebuah berseri yang tak kunjung usai. Bertahun-tahun persoalan guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta terus mendulang isu pedih dan kritik. 

Secara kesejahteraan, kata Ledia Hanifa, nasib mereka amat memprihatinkan, karena hanya mendapat kisaran gaji puluhan hingga ratusan ribu rupiah per bulan. 

Karena itu, para guru honor ini sangat mendambakan untuk diangkat menjadi PNS demi kejelasan status dan peningkatan kesejahteraan. Namun Pemerintah kemudian menghentikan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), untuk formasi guru mulai 2021. 

Sebagai gantinya, kata Ledia, pemerintah malah meminta para guru honorer untuk mengikuti seleksi calon guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Namun, lanjutnya, dalam perjalanannya, proses seleksi ini ternyata memunculkan kegaduhan. Mulai dari janji pembukaan seleksi satu juta guru pada 2021, yang direvisi menjadi bertahap, persyaratan yang mengukur rata semua kriteria di masa awal pembukaan seleksi, proses pelaksanaan yang memunculkan kesulitan bagi para peserta seleksi, kriteria penilaian yang dianggap tidak adil hingga ancaman ketidakadilan bagi sekolah swasta dan guru honorer tak lolos seleksi, usai pengumuman kelulusan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

"Pemerintah nampak tidak matang dalam mempersiapkan proses seleksi PPPK ini. Selain beberapa bagian proses seleksi, yang dianggap menyulitkan dan tidak adil, adanya kebijakan yang berubah, direvisi, bahkan buruknya komunikasi dengan Pemda, yang membuat banyak Pemda tidak mengajukan formasi guru, juga menjadi satu paket masalah yang harus sesegera mungkin dievaluasi Pemerintah, sebelum memutuskan seleksi tahap berikut di 2022 ini," ucap Ledia Hanifa. 

Dengan memasuki tahun 2022, persoalan guru honorer nampaknya masih tak kunjung usai. Usai penyelenggaran seleksi PPPK pada 2021 ternyata bermunculan pula masalah-masalah baru. 

"Dari berbagai keluhan, curhatan, aduan berbagai lembaga pemerhati pendidikan ke Fraksi PKS, juga dari berbagai kunjungan kerja yang kami lakukan, dalam pasca pengumuman hasil seleksi pun memunculkan masalah. Misalnya saja sekolah-sekolah swasta, kini terancam kehilangan sangat banyak guru, karena para guru honorer yang lolos seleksi ini ditarik di sekolah-sekolah negeri," jelasnya. 

Menjadi tidak adil bagi sekolah swasta, kata Ledia Hanifa, yang sudah mengentaskan guru-guru berkualitas ini, karena mereka harus mencari guru pengganti dan itu tidak mudah. 

"Dan satu lagi, bagi para guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos seleksi PPPK, terancam pula kehilangan pekerjaan manakala posisi mereka digantikan oleh guru PPPK cabutan dari sekolah swasta," ungkap caleg dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini. 

Tak hanya itu, Sekretaris Fraksi PKS ini pun, turut meminta Pemerintah untuk segera merevisi proses rekrutmen PPPK guru sejak hulu sampai hilir dengan tidak lupa memasukkan kajian dan rencana mitigasi risiko dalam perekrutan guru PPPK ini. 

"Segala kemungkinan harus dipertimbangkan dan ditelisik risikonya,  bukan hanya dari sudut pandang Pemerintah, namun juga pihak Pemda dan lembaga pendidikan swasta. Karena persoalan pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kualitas kesejahteraan guru dan kejelasan status ketenagakerjaan guru, menjadi tanggung jawab bersama dan tidak boleh saling meninggalkan satu sama lain." tandasnya. [mt]


Komentar Pembaca