Pihak Kemendagri Absen, DPRD Tunda Rapat Pembahasan RAPBD DKI

POLKAM  SELASA, 11 JANUARI 2022 | 20:10 WIB | Aldi Rinaldi

Pihak Kemendagri Absen, DPRD Tunda Rapat Pembahasan RAPBD DKI

DPRD DKI Jakarta/Moeslimchoice:foto Aldi Rinaldi

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menunda Rapat Pembahasan  Evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD DKI.

Pasalnya, tidak ada pihak dari Kemendagri yang hadir di Ruang Sidang Paripurna DPRD DKI, Selasa (11/1/2022).

"Apakah baiknya ini ditunda sampai orang dari Bina Keuangan Daerag Kemendagri hadir?," tanya Pras sapaan akrabnya di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta.

Kemudian, usul Pras mendapatkan persetujuan dari anggota dewan yang lain. Lanjut, Politikus PDIP itu lantas mengetok palu tanda ditundanya rapat hingga waktu yang tidak ditentukan.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar rapat untuk membahas evaluasi Kemendagri soal Raperda APBD DKI 2022 yang terbit pada 21 Desember 2021.

Lanjut, Kemendagri menegaskan hasil rekomendasi evaluasi Raperda APBD DKI Jakarta 2022 bersifat final. Jadi, rekomendasi tersebut tak bisa diubah lagi.

"Rekomendasi itu biasanya tidak boleh diubah, sifatnya final," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan saat dikonfirmasi.

Diketahui, rekomendasi tersebut sudah tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 903-5850 Tahun 2021 tentang Evaluasi Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Tentang Penjabaran APBD 2022. Salah satu poin yang diberi catatan oleh Kemendagri yakni kenaikan belanja gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta.

Dalam rekomendasi dan evaluasi Kemendagri tercantum belanja gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta untuk tahun 2022 mencapai Rp 177,37 miliar. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp 26,42 miliar dibandingkan anggaran di tahun sebelumnya sebesar Rp 150,94 miliar.[ros]


Komentar Pembaca