Pelopori Seritifikasi Halal, MUI Jadi Terkesan Monopoli

Ekonomi Syariah  KAMIS, 06 JANUARI 2022 | 15:50 WIB

Pelopori Seritifikasi Halal, MUI Jadi Terkesan Monopoli

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sesuai ketentuan undang-undang bukanlah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal. Namun dulu, baru MUI yang menyelenggarakan sertifikasi halal sehingga itu terkesan monopoli.

Demikian terungkap dari pernyataan Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahuddin Al Aiyub dilansir dari laman mui.or.id, Kamis (6/1/2022).

Menurutnya, regulasi halal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan baru, memungkinkan adanya kolaborasi antar pihak. Aturan baru ini sekaligus menutup asumsi sebagain pihak yang mengatakan sertifikasi halal dimonopoli MUI.

“Ada BPJH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai penanggung  jawab, ada LPH yaitu Lembaga Pemeriksa Halal, yang dulu hanya LPPOM punya MUI. Sekarang bisa dibuka untuk yang lain, dan ada komisi fatwa dalam hal penerapan fatwanya, ” tandasnya.

Kiai Aiyub, sapaan akrab KH Solahuddin Al Aiyub, menuturkan bahwa para pihak ini kemudian melakukan kerja sama dalam skema sertifikasi halal menurut perundang-undangan yang baru.

Dalam perundangan yang baru ini, demikian Kiai Aiyub, MUI tidak bisa melakukan monopoli sertifikasi halal karena kewenangan itu sudah dibagi pada pihak-pihak yang sudah diatur dalam undang-undang.

“Pada BPJH, lembaga pemeriksa halal bisa LPPOM, bisa di luar ada komisi fatwa dan yang lain sebagainya, ” tambahnya.

Sebelum ada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maupun aturan selanjutnya seperti UU Omnibuslaw Ciptaker dan turunanya, sebenarnya MUI juga tidak melakukan monopoli sertifikasi halal.

Kiai Aiyub menyebut, muncul kesan monopoli MUI karena tidak ada lembaga lain yang saat itu bersedia melakukan. Padahal  kedudukan sertifikasi halal ketika itu masih sukarela, belum wajib seperti aturan sekarang.

Kiai Aiyub mengungkapkan, bahwa hal tersebut merupakan inisiatif MUI untuk melindungi keyakinan umat Islam. Selain itu,  belum banyak pihak yang mempunyai konsen terhadap hal ini.

“Waktu itu hanya ada MUI, tapi sekarang setelah ada UU JPH dan Ciptaker, tidak bisa dikatakan MUI yang monopoli. Karena di dalam Undang-Undang itu sudah diatur bahwa ada BPJH, LPH dan Komisi Fatwa MUI, ” tandasnya.[ros]

 


Komentar Pembaca